JAKARTA, Lingkar.news – Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Agus Fatoni, mengatakan penghematan anggaran bila pilkada dipilih melalui DPRD memerlukan kajian.
Agus mengatakan saat ini Kemendagri belum menghitung secara pasti penghematan anggaran jika pilkada tidak dipilih langsung oleh rakyat. Namun sejauh ini, anggaran pilkada secara langsung sudah bisa terhitung secara jelas.
“Untuk Bawaslu, KPU, TNI, dan Polri. Itu jelas. Tapi untuk pilkada yang lain, ini kita masih belum tahu. Kalau sudah tahu nanti bisa kita hitung,” kata Fatoni usai Rapat Koordinasi Nasional Keuangan Daerah di Jakarta, Rabu, 18 Desember 2024.
Sebagai Pj Gubernur Sumatera Utara, dia mengatakan anggaran untuk Pilkada 2024 di daerah tersebut menelan biaya sebesar Rp1 triliun lebih. Sedangkan Provinsi Sumatera Utara hanya memiliki anggaran sebesar Rp14 triliun.
“Kan besar sekali itu gambarannya. Nanti di daerah teman-teman bisa cek. Kan ada itu, anggaran pilkada itu untuk KPU, Bawaslu, TNI, dan Polri. Itu cukup besar,” tuturnya.
Selain itu, dia mengatakan pihaknya pun bakal menghitung biaya yang telah digunakan untuk Pilkada Serentak 2024 dari seluruh daerah di Indonesia, termasuk anggaran yang bersumber dari APBD dan APBN.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengajak seluruh ketua umum dan pimpinan partai politik, untuk memperbaiki sistem politik yang menghabiskan puluhan triliun dalam satu-dua hari setiap penyelenggaraan pemilu.
“Saya lihat, negara-negara tetangga kita efisien. Malaysia, Singapura, India, sekali milih anggota DPRD, sekali milih ya sudah DPRD itu lah milih gubernur, milih bupati. Efisien, nggak keluar duit, keluar duit, keluar duit, kayak kita kaya,” kata Presiden dalam sambutannya di acara HUT Ke-60 Partai Golkar di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, Kamis, 12 Desember 2024.
Dia menyebut uang yang dikeluarkan untuk biaya pemilu bisa digunakan untuk memberikan akan-anak makan, memperbaiki sekolah, hingga memperbaiki irigasi. (Lingkar Network | Anta – Lingkar.news)