Jakarta, Lingkar.news – Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia (Kemkomdigi) telah menerima penyampaian laporan disinformasi dan juga hoaks terkait program pemerintah saat ini, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Swasembada Pangan khususnya di wilayah Provinsi Papua Barat.
Hal tersebut disampaikan langsung oleh Ketua Persatuan Radio Swasta Nasional Indonesia (PRSSNI) Provinsi Papua Barat, David Alexander Baru di hadapan Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, Angga Raka Prabowo.
“Informasi program Presiden Prabowo terutama ketahanan pangan dan makan bergizi gratis harus disampaikan seluas-luasnya, karena masih ada disinformasi atau hoaks yang beredar di masyarakat,” kata David Alexander Baru melalui keterangan resminya, Senin (16/12)
“Salah satunya program swasembada pangan yang dilakukan di Merauke, karena informasi yang beredar bahwa program ini membuka lahan dengan membabat hutan, padahal yang terjadi di lapangan adalah lahan yang terbengkalai dan rawa-rawa yang digunakan untuk program ini,” tambah dia.
Melalui kesempatan itu, David Alexander Baru menaruh harapan besar bahwa ke depannya informasi-informasi terkait program pemerintah pusat dapat disebarluaskan hingga ke pelosok Papua, khususnya melalui radio.
Menurut dia, radio masih menjadi primadona untuk mendapatkan sumber informasi di wilayah dia. hal itu dikarenakan, radio memiliki akses yang masih mudah untuk didapatkan oleh masyarakat Provinsi Papua Barat.
“Di wilayah kami radio masih menjadi salah satu sumber informasi utama yang digunakan masyarakat, karena aksesnya lebih mudah dan lebih ekonomis bagi masyarakat,” lanjutnya.
Untuk menanggapi hal tersebut, Angga Raka Prabowo, dengan tegas menyatakan komitmen dari Kementerian Komunikasi dan Digital RI yang akan terus menggenjot pemerataan jaringan telekomunikasi dan internet di semua wilayah Indonesia.
“Dengan begitu akan lebih mudah bagi masyarakat untuk memverifikasi disinformasi dan berita hoaks yang beredar. Terutama untuk saudara-saudara kita di Papua, sebab salah satu hak masyarakat adalah mendapatkan akses komunikasi dan informasi yang layak,” tegas Angga Raka Prabowo.
Angga Raka Prabowo juga sampaikan bahwa Komdigi akan terus berkoordinasi dengan Kementerian negara/Lembaga agar setiap program strategis pemerintah dapat diakses dan diketahui manfaatnya oleh masyarakat luas. (rara-lingkar.news)