JAKARTA, Lingkar.news – Regulasi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2024 tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batu bara (minerba) Pasal 83A mengizinkan ormas keagamaan bisa mengelola wilayah izin pertambangan khusus (WIUPK).
Selain itu secara gamblang pemerintah melalui Kementerian Investasi akan segera menerbitkan izin usaha pertambangan (IUP) pengelolaan batu bara kepada Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU).
Langkah itu mendapatkan banyak pro dan kontra masyarakat sehingga muncul isu bahwa hal tersebut sarat kepentingan politik.
Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia, mengatakan pemberian izin usaha pertambangan khusus (IUPK) bagi ormas keagamaan sama sekali tidak berkaitan dengan hasil Pemilu 2024.
“Gak ada itu urusannya sama politik. Ini adalah iktikad baik pemerintah di bawah pimpinan Bapak Presiden Jokowi,” ujar Bahlil di Jakarta, Jumat, 7 Juni 2024.
Menurut Bahlil, pemberian izin tersebut semata untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam guna memacu pertumbuhan perekonomian Indonesia. Itu karena hasil dari keuntungan tambang tersebut digunakan untuk kepentingan masyarakat.
“Itu terlalu apa ya, mohon maaf lebay lah kira-kira,” ungkapnya.
Alasan pemerintah memberikan izin tambang untuk ormas keagamaan yang memiliki badan usaha, kata Bahlil, yakni karena kontribusi organisasi tersebut cukup besar dalam pembangunan dan pemajuan bangsa.
Ia mencontohkan dimulai sejak masa perjuangan, organisasi keagamaan banyak melakukan aksi yang membantu Indonesia merdeka. Seperti halnya peristiwa agresi militer pada 1948, para ulama yang tergabung di Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah mengeluarkan fatwa jihad.
Selain itu, dalam proses mengisi kemerdekaan juga ormas keagamaan banyak membantu pemerintah dalam menghadapi dinamika politik di tingkat daerah.
“Contoh katakanlah ada konflik di Ambon antaragama, waktu itu yang menyelesaikan tokoh-tokoh agama, ada NU, ada Muhammadiyah, ada tokoh-tokoh gereja, ada tokoh-tokoh dari Buddha, Hindu,” katanya.
Adapun dari sisi penguatan sumber daya manusia (SDM), ormas keagamaan juga berperan penting dalam mencerdaskan generasi bangsa.
“Dalam perspektif itu kemudian kami berpandangan bahwa organisasi keagamaan ini juga merupakan bagian aset negara dan mereka mengurus umat,” ucapnya.
Sebelumnya, ia menyampaikan tambang yang hendak dikelola oleh organisasi masyarakat (ormas) keagamaan yang diteken melalui Peraturan Pemerintah (PP) 25/2024 tentang Kegiatan Usaha Mineral dan Batu Bara Dikerjakan oleh Kontraktor.
Ia mengatakan pihaknya tengah mencari formulasi supaya kontraktor yang mengerjakan IUPK bagi ormas keagamaan itu memiliki kapabilitas tinggi, dan tidak mempunyai konflik kepentingan. (Lingkar Network | Anta – Lingkar.news)