Tak Ada Data KPM, DPRD Situbondo Kesulitan Kontrol Penyaluran Bansos Beras

Tak Ada Data KPM, DPRD Situbondo Kesulitan Kontrol Penyaluran Bansos Beras

RAPAT DENGAR: Komisi IV DPRD Situbondo rapat dengar pendapat bersama pemangku kepentingan terkait soal bantuan pangan, di Situbondo, Kamis, 19 Desember 2024. (Antara/Lingkar.news)

SITUBONDO, Lingkar.news Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Situbondo, Jawa Timur, menyatakan kesulitan melaksanakan tugas fungsi kontrol penyaluran bantuan pangan berupa beras karena tidak memiliki data penerima manfaat bantuan tersebut.

Ketua Komisi IV DPRD Situbondo, M Faisol, menyayangkan data penerima manfaat bantuan pangan hanya dimiliki oleh PT Pos sebagai pihak ketiga yang bertugas mendistribusikan bantuan berupa 10 kilogram beras kepada warga miskin.

“Dinas Sosial, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, yang punya wilayah ini juga tidak punya data, sehingga kami kesulitan untuk melakukan pengecekan data penerima,” kata Faisol dalam rapat dengar pendapat di Kantor DPRD Kabupaten Situbondo, Kamis, 19 Desember 2024.

DPRD Situbondo mengundang sejumlah pemangku kepentingan, di antaranya Perum Bulog, PT Pos, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Dinas Sosial, Forum Camat, dan Asosiasi Pemerintah Desa Indonesia (Apdesi) untuk membahas terkait distribusi bansos beras kepada warga miskin di Situbondo.

“Kami ingin mengetahui pendistribusian bantuan pangan berupa beras 10 kilogram kepada warga miskin, untuk memastikan bahwa semuanya berjalan sesuai aturan,” ungkapnya.

Ia juga berharap melalui pertemuan bersama pemangku kepentingan mengenai distribusi bantuan pangan di Situbondo ini, tidak ada lagi kasus dugaan penyelewengan bantuan pangan yang saat ini ditangani pihak kepolisian.

“Kami tidak ingin terjadi lagi proses penyaluran bantuan pangan berhadapan dengan hukum, dan ada tiga orang yang ditetapkan sebagai tersangka,” ujarnya.

Sementara itu, Pemimpin Perum Bulog Cabang Bondowoso membawahi Situbondo, Hesty, mengemukakan data yang diterima Bulog dasarnya adalah dari Kementerian Sosial. Namun, sejak tahun 2024 sumber data dari Kemenko PMK.

“Data penerima bantuan pangan dari Kemenko PMK langsung diserahkan ke Badan Pangan Nasional (Bapanas), dan oleh Bapanas diserahkan ke pihak ketiga atau PT Pos. Bulog juga tidak punya datanya,” bebernya.

Sementara data yang diperoleh pada tahun 2024 keluarga penerima manfaat (KPM) bantuan pangan di Situbondo tercatat sebanyak 79.293 KPM. (Lingkar Network | Anta – Lingkar.news)

Exit mobile version