BLORA, Lingkar.news – Bupati Blora Arief Rohman akhirnya buka suara terkait hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), buntut dari kisruh yang tengah terjadi di tubuh PT. Blora Patra Energi (BPE).
Bupati Arief mengatakan, salah satu agenda RUPS yakni pembahasan soal rencana kerja pada tahun 2023. Selain itu, juga diterimanya surat pengunduran diri Tri Harjianto dari kursi direktur utama BPE.
“Poin ketiga hari ini yakni membahas tentang pengunduran diri Pak Tri,” ujar Arief Rohman usai RUPS, pada Kamis, 4 Mei 2023.
Sebagai pengganti sementara, Prima diangkat menjadi Pelaksana tugas (Plt.) di hadapan awak media.
Prima mengatakan, jika dirinya akan lebih fokus untuk membuat BPE lebih baik lagi.
“Saya akan membuat lebih kondusif lagi,” ucapnya.
Isi Chat Direktur BPE Blora soal Kasus Ledok Tersebar ke Publik
Dia juga berencana ke depan akan menjaga sinergi dengan rekan-rekan pers di Blora.
“Kami akan membina hubungan baik dengan pers. Kita sadar kita bagian dari Blora, kita cari makan di sini, maka kita jaga Blora dengan baik,” pintanya.
Terkait pemberian sejumlah uang ke oknum wartawan, pihaknya masih harus mendiskusikan dengan komisaris dan pemegang saham.
“Selama kasusnya masih bergulir, kita ikuti prosesnya. Kami tidak ada usaha untuk main mata,” tegasnya.
Diberitakan sebelumnya, potongan screenshot WA Direktur BPE tentang laporan intern di Komisaris BPE mencuat ke publik. Salah satu isinya adalah pemberian uang Rp 50 juta supaya kasus Ledok tidak mencuat ke media.
Direktur BPE Blora Tri Harjianto mengaku bahwa pesan WhatsApp tersebut memang dirinya yang membuat sebagai laporan internal direktur kepada komisaris. Menurutnya, dalam grup tersebut sebenarnya hanya ada empat orang saja. Karena itu, ia juga mengaku heran karena chat internal itu malah tersebar keluar.
“Kami akan cari siapa yang membocorkannya,” tegasnya.
Tri menegaskan, pemberian uang tersebut sesuai proposal yang diajukan dan realisasinya telah disepakati dalam rapat bersama pimpinan perkumpulan Ledok. Dia juga membenarkan, pemberian sejumlah uang tersebut memang soal kasus sumur tua di Ledok. Menurut pengakuannya, ia dalam keadaan tertekan.
“Kalau nanti tidak diberi akan mengunggah berita-berita terkait Ledok. Banyak hal. Mulai aliran dana atau atensi ke mana saja. Di situ saya mulai kuatir. Kalau itu memang benar pasti ramai,” jelasnya kepada awak media.
Dia mengaku sangat kuatir pada saat itu. Apalagi dengan kondisi tertekan. Mulai penekanan lewat suara dan bentakan.
“Kita juga memikirkan supaya tidak ada masalah. Terus saya menyampaikan pada penambang. Karena tidak punya pilihan. Akhirnya direalisasikan,” tambahnya.
Selain kaitannya aliran “upeti”, juga bakal meramaikan soal truk tangki yang diamankan aparat kepolisian. Ada tiga tangki. Termasuk milik salah satu anggota DPRD Blora.
Sebenarnya, pihaknya sempat menawar nominal yang diminta. Namun pemohon yang merupakan wartawan tidak berkenan dan tetap ngotot minta Rp 50 juta dari kebutuhan yang dibutuhkan Rp 300-an juta.
Tri mengaku, dana tersebut memang terlalu besar. Sempat dinego. Namun tidak berhasil. Akhirnya direalisasikan.
“Uang bersumber dari rekening BPE. Sementara kita tutup dulu. Kita masukkan dana dulu. Bukan dari dana CSR,” imbuhnya.
Sikap itu mendapat kritik pedas dari salah satu warga Bleboh, Jiken, Blora, Bagong Suwarsono. Ia mengaku prihatin dengan tersebarnya WhatsApp petinggi BPE Blora. Untuk itu dia berharap Aparat Penegak Hukum (APH) bisa turun secepatnya.
“Ibarat orang sakit. BPE harus dibedah total,” jelasnya.
Dia menambahkan, berangkat dari semangat untuk menaikkan PAD Blora, ternyata di dunia BUMD Blora, khususnya BPE terjadi permainan-permainan kotor dan menjijikkan dengan menghamburkan uang untuk kepentingan tidak jelas.
“Ini harus dibedah. APH harus turun tangan secepatnya,” pintanya.
Sementara itu, Komisaris BPE Blora, Lilik Sugianto, saat dikonfirmasi wartawan mengatakan, sebenarnya tidak ada kasus yang krusial di dalam tubuh BPE.
“Saya jamin kalau ada permasalahan teknis terkait pengelolaan sumur itu adalah kendala dalam penanganan sumur-sumur tua oleh kelompok penambang. Dan itu pun selalu bisa tertangani dengan baik,” ucapnya.
Menurutnya, tentang isu lingkungan ini dalam tahap penanganan dan BPE sedang mempersiapkan instalasi penanganan limbah yang saat ini sedang dibangun di wilayah Sambong. Ia menyebut, pihaknya sangat berhati-hati terhadap isu yang bisa menimbulkan kegaduhan di mana bisa berdampak pada ketidaknyamanan investor yang akan masuk.
Dengan kondisi ini, menurut Lilik, rupanya ini dimanfaatkan oleh oknum. Saat disinggung soal kiriman screenshot potongan WA di Grup CDB, Lilik menegaskan bahwa, semua itu pembelajaran bersama.
“Kalau ada yang menyalahi aturan, pasti kita sudah ditangkapi, Mas. BPE mampu berkontribusi Rp 1,2 M untuk PAD Blora pada 2022 lalu. Semua untuk pembelajaran. BPE jangan diintimidasi, biar ada investor yang bisa masuk ke sini,” pesan Lilik.
Hingga berita ini diturunkan, salah satu oknum wartawan yang namanya sempat disebut dalam screenshot WA belum mau berkomentar. (Lingkar Network | Hanafi – Koran Lingkar)
