SEMARANG, Lingkar.news – Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf (Gus Ipul) mengungkapkan empat daerah di Jawa Tengah (Jateng) siap membangun sekolah rakyat.
Hal itu disampaikan Gus Ipul saat kunjungan kerja dalam rangka pembentukan sekolah rakyat oleh Kementerian Sosial RI di Komplek Gubernuran Jawa Tengah, Semarang, pada Rabu, 12 Maret 2025.
“Di Jawa Tengah baru pertama kali ini kita koordinasi dan ada 4 daerah yang telah menyatakan kesiapannya di antaranya adalah Kabupaten Pati, Temanggung, Magelang, dan Surakarta,” ungkap Gus Ipul.
Gus Ipul menjelaskan bahwa sekolah rakyat yang digagas Presiden Prabowo Subianto memiliki beberapa keistimewaan, salah satunya adalah berbentuk boarding school untuk jenjang SD, SMP, dan SMA, yang semuanya dibiayai oleh pemerintah.
“Sekolah rakyat ini adalah upaya dari Presiden Prabowo untuk memuliakan keluarga miskin dan mengangkat wong cilik menuju Indonesia Emas 2045. Kami menargetkan agar pendidikan ini bisa menjangkau anak-anak dari keluarga miskin ekstrem di sekitar lokasi sekolah,” ujarnya.
Ia juga menyampaikan pentingnya Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional yang akan menjadi pedoman dalam penyaluran bantuan dan pelaksanaan program pembangunan yang lebih terintegrasi dan efektif.
Dalam perencanaan ini, setiap kabupaten dan kota diharapkan minimal memiliki satu sekolah rakyat untuk memberikan pendidikan gratis dan berkualitas bagi keluarga miskin.
Ia menyebut, sekolah rakyat akan dibangun di atas lahan seluas 5 hingga 10 hektare, dan siswanya diprioritaskan untuk kategori warga miskin ekstrem berdasarkan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) desil 1.
Adapun yang dimaksud desil 1 adalah kategori masyarakat miskin ekstrem atau merupakan kelompok dengan tingkat paling rendah kesejahteraannya.
Gus Ipul juga menyatakan bahwa sekolah rakyat merupakan upaya mengentaskan kemiskinan lewat jalur pendidikan.
“Harapannya bisa dimulai tahun ajaran 2025-2026. Syarat masuk DTSEN desil 1. Kelompok paling rentan miskin atau miskin ekstrem syarat pertama, setelah itu baru akan ada tes lanjutan,” jelas Gus Ipul.
Sekolah rakyat, sambungnya, akan menggunakan kurikulum unggulan yang disesuaikan dengan kondisi daerah masing-masing.
Gus Ipul berharap dapat memulai program ini pada tahun ajaran 2025/2026 dan ingin agar semakin banyak kabupaten dan kota yang berpartisipasi dalam inisiatif besar tersebut.
“Dengan komitmen yang kuat dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, serta pemerintah kabupaten, sekolah rakyat diharapkan dapat menjadi solusi cerdas dalam memutus rantai kemiskinan, memberikan kesempatan pendidikan yang setara bagi seluruh anak bangsa, dan mewujudkan cita-cita Indonesia Emas 2045,” pungkasnya. (Lingkar Network | Lingkar.news)
