Gubernur Khofifah Beri 4 Strategi Kendalikan Inflasi Pangan di Jawa Timur

Gubernur Khofifah Beri 4 Strategi Kendalikan Inflasi Pangan di Jawa Timur

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa pada saat memberikan pengarahan dalam Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) di Kota Malang, Jawa Timur. (Istimewa/Lingkar.news)

MALANG, Lingkar.news – Gubernur Jawa Timur (Jatim) Khofifah Indar Parawansa mengungkap sejumlah strategi untuk pengendalian inflasi pangan di wilayahnya yang harus disertai dengan sinergi para pemangku kepentingan.

Gubernur Khofifah mengatakan, sejumlah langkah pengendalian inflasi tersebut diantaranya adalah keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif.

“Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) ini membutuhkan kerja sama dan komitmen kuat dari seluruh elemen strategis yang ada di negeri ini,” kata Khofifah belum lama ini.

Gubernur Khofifah menjelaskan, pengendalian inflasi pangan harus dilakukan bersama lintas sektor vertikal horisontal. Dalam upaya mengendalikan inflasi di Jawa Timur, Gubernur Khofifah telah melakukan koordinasi aktif dari tingkat atas hingga bawah untuk mengambil kebijakan.

Menurutnya, pengendalian inflasi pangan akan memberikan dampak yang sangat signifikan bagi masyarakat, karena hal tersebut berkaitan langsung dengan kebutuhan pokok masyarakat. Inflasi Jawa Timur pada Juli 2022, tercatat sebesar 0,61 persen dan tercatat cukup tinggi.

Inflasi di wilayah Jawa Timur tersebut dipicu kenaikan harga beberapa komoditas pangan, salah satunya adalah komoditas cabai. Cabai merah dan bawang merah dilaporkan sudah mengalami penurunan harga, sementara telur dan daging ayam masih di atas Harga Eceran Tertinggi (HET).

Tingginya harga telur ayam dan daging ayam tersebut, disebabkan harga pakan lebih tinggi dari HET yang ditetapkan pemerintah.

“Format seperti ini memang membutuhkan penyelesaian berupa kebijakan makro secara nasional yang menjadi bagian sangat penting,” ujarnya.

Ia menambahkan, saat terjadi inflasi seperti saat ini dibutuhkan intervensi efektif yang harus dilakukan Kepala Daerah. Maka dibutuhkan panduan regulasi dari pusat yang jelas dan bisa dijadikan pedoman bagi Pemerintah Daerah.

“Maka dalam mengendalikan inflasi pangan kita akan melakukan beberapa langkah ekstra bersama TPID Jatim,” katanya.

Sejumlah langkah tersebut diantaranya adalah perluasan kerja sama antar daerah dalam lingkup provinsi Jawa Timur dengan provinsi lain, melakukan operasi pasar prioritas yang sesuai target dan terukur, serta digitalisasi hulu-hilir komoditas pangan.

Ia juga mengatakan, TPID Jatim akan terus melakukan koordinasi dan sinergi dengan berbagai pihak dalam mendukung upaya pengendalian inflasi pangan baik dengan kabupaten kota di Jawa Timur maupun dengan provinsi lain di Indonesia. (Lingkar Network | Anta – Lingkar.news)

Exit mobile version