JAKARTA, Lingkar.news – Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto, telah berupaya menghubungi Dewan Pengawas (Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk meminta pengembalian buku partai yang disita saat pemeriksaan beberapa waktu lalu.
Hasto mengungkapkan buku tersebut berisi arahan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri terkait data-data Pilkada Serentak 2024.
“Ya, saya sudah mencoba suatu proses ke Dewan Pengawas karena itu dokumen menyangkut hal-hal yang sangat penting terkait dengan informasi partai,” kata Hasto di Kantor DPP PDI Perjuangan, Jakarta, Kamis, 15 Agustus 2024.
Dia menilai penyitaan buku PDIP dapat memunculkan persepsi publik bahwa intervensi hukum oleh penguasa dalam pilkada ada benarnya.
“Maka, buku itu menyimpan berbagai informasi rahasia terkait dengan pilkada dan juga arahan-arahan dari Ibu Megawati Soekarnoputri,” ujarnya.
Ia juga mencurigai adanya upaya strategis untuk mengatur agar calon kepala daerah yang muncul adalah mereka yang diinginkan oleh penguasa.
“Itu buku milik partai sehingga ada koneksitas juga dengan apa yang disampaikan Ibu Mega,” tegasnya.
Selain itu, Hasto tak menampik penyitaan buku tersebut bisa dikaitkan dengan upaya pengambilalihan PDIP diungkapkan oleh Megawati pada pengumuman rekomendasi bakal calon kepala/wakil kepala daerah, Rabu, 14 Agustus 2024.
“Karena upaya-upaya untuk mengambil alih PDI Perjuangan, baik secara langsung maupun tidak langsung, apa yang menjadi rumor itu ternyata ‘kan kemudian hari terbukti,” pungkasnya.
Sebelumnya, Hasto pada Senin, 10 Juni 2024 diperiksa selama 4 jam oleh penyidik KPK sebagai saksi kasus dugaan suap penetapan calon anggota DPR RI terpilih periode 2019—2024 dengan tersangka Harun Masiku.
Hasto menyebut dirinya bertatap muka dengan penyidik hanya selama sekitar 1,5 jam dan pemeriksaannya belum masuk ke pokok perkara.
Walaupun demikian, dia menyatakan keberatan soal penyitaan tas dan ponsel miliknya oleh penyidik KPK.
Penyidik KPK telah menyita sebuah ponsel milik Kusnadi, dua ponsel milik Hasto, buku tabungan, dan kartu ATM milik Kusnadi, serta buku agenda DPP PDIP pada hari Senin, 10 Juni 2024. (Lingkar Network | Anta – Lingkar.news)
