JAKARTA, Lingkar.news – Juru bicara DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Chico Hakim, mengaku belum menerima kabar Sekretaris Jenderal Hasto Kristiyanto ditetapkan sebagai tersangka kasus suap Harun Masiku oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
“Sampai detik ini belum ada info akurat yang kami terima terkait apakah sudah dijadikan tersangkanya Pak Sekjen,” kata Chico kepada awak media di Jakarta, Selasa, 24 Desember 2024.
Menurutnya, dugaan politisasi hukum terhadap PDIP semakin kuat. Chico menyebut dugaan Hasto ditetapkan sebagai tersangka sudah lama beredar.
“Kami melihat bahwa politisasi hukum itu kuat sekali, buktinya yang tersangka di kasus CSR BI saja sebanyak 2 orang bisa diralat. Dan, kalau dugaan untuk menersangkakan Sekjen sudah sejak lama,” ujarnya.
Selain itu, dirinya menilai ada upaya untuk menenggelamkan PDIP. Kendati demikian, tekanan terhadap PDIP membuat kader semakin kuat dan solid.
“Ketika ada ancaman surat perintah penyidikan (sprindik) pada beberapa ketua umum partai lain, kemudian menyerah dan ikut arus kebijakan/pilihan/dukungan suatu kekuatan itu bukti nyata politisasi hukum,” pungkas Chico.
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto Jadi Tersangka Kasus Suap Terkait Harun Masiku
Di sisi lain, Ketua DPC PDIP Kota Surakarta FX Hadi Rudyatmo mengatakan meski belum dikonfirmasi oleh KPK, sejauh ini kabar tersebut tidak mengganggu kekompakan internal partai.
“Nggak, kalau PDIP ada yang bermasalah kami tetap dalam satu barisan,” katanya.
Ia juga memastikan bahwa PDIP tidak akan melakukan intervensi pada aparat penegak hukum.
“Itu pantangan bagi kader PDIP. Kader PDIP semuanya taat,” katanya.
Ia mengatakan kader PDIP dididik tentang ideologi. Oleh karena itu, menurut dia para kader partai paham dan taat aturan undang-undang.
“Sehingga kalau kami salah nggak perlu melakukan intervensi-intervensi pada aparat penegak hukum dan proses hukum biar berjalan sesuai mekanisme yang ada,” katanya.
Disinggung soal keputusan KPK tersebut, pihaknya belum mengetahui kabar pastinya.
“Saya belum tahu bentuk sprindiknya seperti apa, kan baru ada di medsos itu. Mestinya hal ini yang punya wewenang untuk menyikapi kan DPP partai, terutama bidang hukum,” ucapnya.
Sementara itu, Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto mengatakan akan mengecek terlebih dulu informasi soal penetapan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto sebagai tersangka korupsi.
“Saya akan coba cek terlebih dahulu infonya, bila ada update akan disampaikan ke rekan-rekan jurnalis,” kata Tessa.
Menurut kabar yang beredar Hasto ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap yang melibatkan buronan KPK Harun Masiku.
Penetapan nama Hasto Kristiyanto sebagai tersangka tertuang dalam surat perintah penyidikan atau sprindik bernomor Sprin.Dik/153/DIK.00/01/12/2024 tanggal 23 Desember 2024.
Karena serah terima jabatan pimpinan KPK telah dilakukan pada 20 Desember 2024, artinya surat perintah penyidikan tersebut ditandatangani oleh pimpinan baru KPK. (Lingkar Network | Anta – Lingkar.news)