PATI, Lingkarjateng.id – Massa mahasiswa yang tergabung dalam Cipayung Plus demo di depan Kantor Bupati Pati terkait pelaksanaan ujian seleksi perangkat desa yang menggunakan sistem lembar jawab computer (LJK). Demo dilaksanakan bersamaan dengan pelaksanaan tes seleksi perades yang digelar di Semarang pada Jumat, 1 November 2024.
Koordinator aksi, Ulul Irfan, juga menyuarakan terkait dugaan transaksi jual beli jabatan hingga nepotisme dalam pengisian perangkat desa.
Ia juga menyampaikan bahwa penunjukan Semarang sebagai lokasi ujian seleksi perades tidak logis. Menurutnya ujian tertulis bisa dilaksanakan di Pati dengan menggandeng pihak ketiga atas persetujuan camat dan penjabat bupati saat ini.
“Proses dan tahapan pengisian perades, DPRD mendukung dengan berdasarkan undang-undang. Pengisian perangkat dilakukan di wilayah Pati, tetapi kenyataannya di luar kota. Camat memang memfasilitasi tetapi tidak di Semarang,” ungkapnya.
Test LJK Perangkat Desa Rawan Dimanipulasi, Massa Gelar Demo
Selain itu, massa aksi juga merasa heran mengapa proses pengisian perades dilakukan dengan tergesa-gesa saat proses pilkada.
“Kami merasa bahwa proses dan pelaksanaan rekrutmen tidak berjalan sebagaimana mestinya dan terdapat kecurigaan dengan proses yang tergesa-gesa,” imbuh dia.
Karena aksi dilaksanakan di sore hari, massa aksi tidak ditemui Penjabat Bupati. Demo kemudian bergeser ke kantor DPRD Pati namun massa juga tidak ditemui oleh pimpinan maupun anggota DPRD Pati.
Sekertaris Dewan (Sekwan), Fathul Hidayat, yang menemui massa kemudian meminta puluhan mahasiswa untuk membuat surat pemohonan audiensi pada Senin, 4 November 204.
“Saya minta kalian semua membuat surat untuk audiensi. Anggota dewan sudah pada pulang,” tuturnya.
Massa aksi kemudian menyepakati untuk datang kembali dengan aksi damai audiensi bersama anggota DPRD. (Lingkar Network | Arif Febriyanto – Lingkar.news)
