Mataram, Lingkar.news – Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Mardiono mengatakan bahwa dirinya belum memutuskan maju atau tidak sebagai Ketua Umum PPP, akan tetapi bila diberi amanah dirinya siap pada Muktamar ke-10 yang direncanakan digelar pada 2025.
“Begini, saya ini selama 77 tahun berangkat mulai dari DPC, di wilayah jadi bendahara, ketua wilayah, wakil ketua umum, koordinator wilayah seluruh Indonesia. Saya tidak pernah merebut jabatan. Kalau amanah, saya analogikan sebagai seorang prajurit. Prajurit kalau diberi tugas, jalan. Tetapi tidak akan memperebutkan tugas itu. Itu jiwa seorang prajurit,” kata Mardiono usai Rapat Kerja Wilayah (Rakerwil) PPP NTB di Mataram, Sabtu (16/11).
Mardiono mengatakan bahwa kepemimpinan itu adalah amanah. Oleh sebab itu, kalau diberi amanah oleh pemegang mandat dirinya siap mengemban amanah tersebut. Namun demikian, dirinya tidak ingin juga memburu amanah tersebut, karena sepanjang kariernya di partai berlambang Ka’bah tersebut dirinya tidak pernah seperti itu.
“Dulu waktu ketua di wilayah Banten juga saya tidak pernah rebut, saya nggak pernah nyalon tapi saya dapat 98 persen secara voting. Tetapi kalau pemegang kedaulatan memberi amanah (muktamar), saya bismillah,” ucapnya.
Terkait adanya desakan Muktamar dipercepat, Mardiono menyatakan tidak ada desakan Muktamar dipercepat, sebab pelaksanaan Muktamar di PPP itu ditentukan oleh para pemegang kedaulatan dalam hal ini wilayah dan cabang.
“DPP itu hanya menyelenggarakan. Kalau mengacu pada masa khidmat kepemimpinan kepengurusan di PPP akan berakhir Desember 2025. Tetapi saya inginkan dipercepat supaya konsolidasi partai bisa diselesaikan lebih awal sehingga kita punya waktu lebih panjang untuk mempersiapkan diri menuju Pemilu 2029,” terang Mardiono didampingi Ketua DPW PPP NTB Muzihir dan Sekretaris DPW PPP NTB, Moh Akri.
Lebih lanjut, ia mengatakan bahwa PPP partai yang paling demokratis. Tidak bisa ditekan dan diintervensi oleh pihak manapun, paling independen. Setiap pemilihan, pergantian baik wilayah maupun cabang, begitu juga di muktamar.
“Muktamar tidak semata mata memilih ketua umum tetapi bagaimana membangun tatanan, kerangka untuk kepentingan lima tahun ke depan. Yang lebih penting adalah memperkuat konsolidasi,” katanya.
Sebelumnya Ketua DPP PPP Achmad Baidowi mengatakan jadwal muktamar partainya akan digelar lebih awal agar memiliki waktu untuk mengkonsolidasikan persiapan menghadapi Pemilu 2029.
“PPP menggelar muktamar lebih awal dari jadwal agar memiliki waktu yang cukup untuk melakukan konsolidasi menghadapi Pemilu 2029,” kata Awiek, sapaan karibnya, dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Jumat.
Dia menyebut muktamar ke-10 PPP akan dimajukan dari rencana awal yang semula dijadwalkan di helat pada Desember 2025.
“Tetap tahun 2025, tapi tidak di akhir tahun,” ucapnya.
Adapun jadwal muktamar PPP akan ditentukan saat pelaksanaan Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) yang digelar antara 10-15 Desember 2024.
“Agenda utama Mukernas adalah menentukan jadwal dan waktu pelaksanaan Muktamar X,” ujarnya.
Hal tersebut, kata dia, sebagaimana keputusan yang disepakati saat Rapat Pengurus Harian DPP PPP ke-23 pada Kamis (7/11) malam.
Rapat tersebut menyepakati pula penunjukan Musyafa Nur sebagai Ketua Steering Committee (SC) Mukernas PPP, dan Amri M Ali sebagai Ketua Organizing Committee (OC) Mukernas PPP.
Kemudian, Ermalena sebagai Ketua SC Muktamar PPP, dan Arya Permana Graha sebagai Ketua OC Muktamar PPP serta Achmad Baidowi sebagai Ketua Panitia Harlah Ke-52 PPP. (rara-lingkar.news)
