JAKARTA, Lingkar.news – Presiden kelima RI sekaligus Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Megawati Soekarnoputri, mengingatkan kandidat kepala desa agar tidak memanfaatkan politik uang dalam kontestasi pemilihan kepala desa (Pilkades).
Menurut Megawati, pemanfaatan politik uang bisa membuat kandidat kepala desa terjerat dalam tindak pidana.
“Hati-hati, loh, saya sudah bicara, loh, terbuka, loh, banyak orang enggak berani bicara kaya saya begini, loh. Ya, karena saya tahu, apa yang akan diperbuat,” kata Megawati saat memberikan arahan dalam acara Peringatan 9 Tahun Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa di Area Parkir Timur Senayan, Gelora Bung Karno, Jakarta, pada Minggu, 19 Maret 2023.
Selain itu, Megawati juga mengingatkan para kepala desa terpilih untuk mengurus rakyat di sekitar desanya dengan benar.
Pakar Nilai Pemilu dengan Proporsional Terbuka Picu Money Politic
Ditegaskan pula bahwa, para kepala desa juga perlu memastikan dirinya selalu dicintai warga desa. Dengan demikian, setiap program yang dihadirkan para kepala desa bagi wilayahnya bisa berjalan optimal di tengah kehidupan warga desa.
“Saya selalu bilang, kamu itu harus dicintai dan mencintai rakyat, diinginkan oleh desamu. Program desa bisa berjalan optimal itu pasti bisa terwujud,” kata Megawati.
Mengenai memilih pemimpin, Megawati mengimbau masyarakat Indonesia agar memilih pemimpin yang baik, seperti Presiden RI Joko Widodo (Jokowi).
“Pilih orang yang baik. Seperti Pak Jokowi itu ‘kan saya pilih karena saya yakin beliau orang baik. Oke saya jadikan, bisa atur pemerintah,” ujarnya.
Ia menambahkan dalam memilih pemimpin yang baik, masyarakat perlu memiliki pendirian yang teguh.
Megawati menceritakan pengalamannya saat memutuskan agar PDI Perjuangan mengusung Joko Widodo sebagai calon presiden pada Pemilu 2014.
Pada waktu itu, dia menyadari bahwa keputusannya mendukung Jokowi menuai pro dan kontra dari sejumlah pihak, bahkan ada pihak-pihak tertentu yang tidak senang jika dia mendukung Jokowi.
Namun, Megawati menekankan sebagai anak bangsa yang berdaulat dan merdeka, dia harus memiliki pendirian dalam menentukan sikap terkait dengan keputusan tersebut. (Lingkar Network | Koran Lingkar)
