JAKARTA, Lingkar.news – Ketua Umum Projo Ganjar Haposan Situmorang mengatakan bahwa, organisasi relawan yang dipimpinnya tak pernah berkhianat karena tidak ikut mendeklarasikan dukungan kepada Prabowo Subianto.
“Jadi Budi Arie (Ketum DPP Projo) yang mengkhianati mukadimah itu (kesepakatan Projo sebagai afiliasi PDIP), itu harus diingat. Saya ada bukti itu,” kata Haposan Situmorang usai menghadiri deklarasi dukungan Ganjar Pranowo di Jakarta, pada Minggu, 15 Oktober 2023.
Haposan mengatakan bahwa relawan Projo atau Pro Jokowi didirikan oleh orang-orang PDIP untuk mendukung dan memenangkan capres yang diusung partai tersebut dalam kontestasi Pemilu Presiden (Pilpres).
“Projo ini didirikan oleh orang-orang PDIP dan ada mukadimah mereka ini, bahwa Projo ini adalah afiliasi dari pada tim PDIP,” ujarnya.
Suara Relawan Projo Pecah Jadi 2 Kubu, Ada Prabowo dan Ganjar
Haposan juga menegaskan bahwa Projo Ganjar bukanlah relawan siluman seperti informasi yang beredar di media sosial dan kabar di sejumlah media massa.
Menurut dia, Projo Ganjar secara resmi dan dinyatakan sah sebagai relawan pendukung bacapres Ganjar Pranowo sejak 13 September 2023. Surat dukungan juga telah dikirimkan ke Rumah Aspirasi dan Tim Koordinasi Relawan Pemenangan Pilpres (TKRPP) PDI Perjuangan.
Projo Ganjar, kata Haposan, menggandeng puluhan juta relawan dari seluruh Indonesia, dan sudah ada sebanyak 150 Dewan Pimpinan Cabang (DPC) baru yang bergabung untuk memenangkan Ganjar.
“Sekarang ini baru sebulan kami sudah ada 150 DPC yang baru (bergabung ke Projo Ganjar),” jelasnya.
Lebih lanjut Haposan menjelaskan bahwa, Projo Ganjar juga telah berkirim surat kepada Presiden Joko Widodo untuk melakukan koordinasi maupun audiensi, mengingat Projo tak lepas dari relawan yang sebelumnya hadir karena Jokowi.
“Kami sudah kirim surat permohonan audiensi kepada Pak Jokowi pada dua hari yang lalu, belum ada jawaban. Pak Jokowi mungkin masih melihat jadwal kapan akan menerima pertemuan dengan Projo Ganjar,” pungkasnya.
Untuk diketahui, KPU RI memutuskan membuka pendaftaran bakal capres dan cawapres untuk Pemilu 2024 pada 19-25 Oktober 2023. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu), pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20 persen dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25 persen dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya.
Saat ini, terdapat 575 kursi di parlemen sehingga pasangan calon presiden dan wakil presiden pada Pilpres 2024 harus memiliki dukungan minimal 115 kursi di DPR RI. Bisa juga, pasangan calon diusung oleh parpol atau gabungan parpol peserta Pemilu 2019 dengan total perolehan suara sah minimal 34.992.703 suara. (Lingkar Network | Ant – Koran Lingkar)