JAKARTA, Lingkar.news – Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Megawati Soekarnoputri, mengatakan bahwa tiga partai politik koalisi di Pemilu 2024, yakni Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Hanura, dan Partai Perindo tetap setia dengan PDIP.
“Karena saya juga bertanya bahwa ini pileg, pilpres, sudah dinyatakan selesai, tetapi tentu saya ingin menanyakan, bapak bertiga bagaimana? ‘Saya masih terus mau ikut sama PDI Perjuangan’,” kata Megawati menirukan jawaban ketiga partai tersebut dalam pidato politik pembukaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) V PDI Perjuangan di Jakarta, Jumat, 24 Mei 2024.
Megawati berterima kasih atas kesetiaan ketiga partai koalisi, PPP, Hanura, dan Perindo.
“Saya tentunya sangat berbesar hati dan mengucapkan beribu-ribu terima kasih karena sebetulnya, harusnya, begitulah tata krama yang namanya di negara kita ini,” ujarnya.
Megawati mengatakan bahwa PDIP tidak bisa membentuk sistem koalisi karena sistem ketatanegaraan Indonesia merupakan sistem presidensial.
“Jadi, bukan parlementer. Jadi, sebetulnya kita ini tidak ada koalisi, lalu oposisi. Jadi, memang agak susah sebetulnya. Karena kalau tidak ikut, lalu apa, ya? Jadi, saya bilang kepada mereka bertiga, kerja sama. Karena memang begitulah, tidak bisa koalisi. Karena kita sistemnya nanti parlementer,” ucap Megawati.
Sementara itu pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Indonesia Political Review, Ujang Komarudin, memaknai pidato politik Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri pada Rapat Kerja Nasional (Rakernas) V PDIP ingin membawa partai tersebut untuk berposisi di luar pemerintahan.
Ia menilai arah pidato presiden ke-5 Republik Indonesia itu tidak akan berkoalisi dengan pemerintahan mendatang. PDI Perjuangan akan berada di koalisinya sendiri untuk mengawal kabinet pemerintahan yang akan terbentuk pada bulan Oktober 2024.
“Jadi, narasi pidatonya sangat jelas, sangat clear kelihatan arah-arah PDI Perjuangan itu akan lebih condong menjadi partai oposisi,” kata Ujang.
Walaupun begitu, posisi PDIP akan menjadi oposisi menurutnya akan baik untuk sistem demokrasi di Indonesia. Partai politik yang berada di luar pemerintahan dibutuhkan untuk mengontrol dan mengawasi jalannya pemerintahan.
“Itu sehat, untuk demokrasi ke depan, ada yang di dalam pemerintahan dan ada yang di luar pemerintahan agar juga ada check and balances,” ucapnya.
Di samping itu, Ujang menilai posisi PDIP di tingkat nasional itu tidak akan seluruhnya berpengaruh pada konstelasi politik di sejumlah daerah, khususnya dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.
Namun, dia menilai PDIP berkemungkinan tidak akan berkoalisi dengan partai yang masuk ke dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM) di daerah-daerah strategis, di antaranya Jawa Barat, Jawa Tengah, Jakarta, Banten, Sumatera Utara, dan Sumatera Selatan.
“Di daerah strategis itu Koalisi Indonesia Maju tidak akan berkoalisi dengan PDI Perjuangan gitu, tetapi di daerah lain bisa,” pungkasnya. (Lingkar Network | Anta – Lingkar.news)