JAKARTA, Lingkar.news – Pagu anggaran Kementerian Pekerjaan Umum (PU) tahun 2025 dipangkas Rp81,38 triliun menyisakan anggaran sebesar Rp29,57 triliun. Pemangkasan ini mendapat sorotan dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) karena imbasnya ke berbagai sektor.
Pemangkasan anggaran tersebut menyusul Instruksi Presiden (Inpres) Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.
Sebelum ada efisiensi anggaran, pagu anggaran yang dialokasikan untuk Kementerian PU Tahun Anggaran 2025 adalah Rp110,95.
Anggota Komisi V DPR RI fraksi PDIP, Adian Napitulu, menyampaikan kritik keras terhadap pemangkasan anggaran Kementerian PU yang menyisakan Rp29,57 triliun. Menurutnya pengurangan anggaran sebanyak itu tidak masuk akal.
“Memang harus kita setujui, ya, karena memang tidak enggak masuk di akal,” ungkapnya dalam rapat kerja RDP bersama Menteri PU di Jakarta pada Kamis, 6 Februari 2025.
Sri Mulyani Pangkas Anggaran 16 Pos Belanja Kementerian-Lembaga, Ini Rinciannya
Adian menunjukkan contoh pembangunan jalan sepanjang 63 km selama satu tahun, namun dengan besarnya pemangkasan anggaran rencana tersebut tidak dapat direalisasikan.
“Itu memang kecil sekali (anggaran yang tersisa -red), jadi pimpinan, mau kita putar-putar ya enggak bakal dapat dapilnya. Artinya memang pengurangan Rp80 triliun itu dampaknya kemana-mana,” ungkapnya.
Dia juga kembali mengambil contoh program sumber daya air ini Rp10,7 triliun yang akan bersangkutan dengan ketahanan pangan, sementara rehabilitasi imigrasi cuma 16.000 hektare dari sekian banyak program kerja yang lain maka dengan sisa anggaran tersebut tidak akan tercapai.
“Jadi kalau menurut saya, ya, teman-teman di DPR harus rela enggak bua tapa-apa buat dapilnya, ya, jadi pembohong lah setahun, tidak mampu menepati janji-janjinya, kira-kira begitu pimpinan. Karena memang tidak ada yang bisa itu kita otak-atikin. Nggak ada lagi. Kita pindah jadi jembatan gantung, jalan enggak terbangun kita pindah jadi yang lain,” tuturnya.
Komnas Perempuan Minta Kemenkeu tak Blokir Anggaran, Ini Alasannya
Dia pun mengatakan jika memang anggaran tersebut tidak bisa diubah lagi maka tidak masalah anggaran tersebut difinalkan.
“Toh nanti yang akan bertanggungjawab nanti pemerintahan secara keseluruhan ketika rakyat tidak dapatkan bantuan apa-apa di bawah ketika jalan tidak terbangun, irigasi tidak terbangun, ketahanan terganggu dan sebagainya,” ucapnya.
Beberapa target pembangunan Kementerian PU yakni sumber daya air Rp10,70 triliun; jalan dan jembatan Rp12,48; cipta karya Rp3,78 triliun; prasaran strategis Rp1,16 triliun.
“Usul saya ketok lah, tapi, teman-teman juga harus rela toh ini sudah pemerintah yang kita sepakati. Apapun risikonya kita terima.”
Sementara itu Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus, juga mengungkapkan tidak setuju dengan pengurangan anggaran Rp81 triliun itu.
“Kalau ditanya, setuju enggak anggaran Menteri PU sebesar itu? Seribu persen saya tidak setuju. Tapi bukan kewenangan saya, saya bukan presiden,” ucapnya. (Lingkar Network | Lingkar.news)