JAYAPURA, Lingkar.news – Sebanyak 266 Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dari lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua resmi dialihkan kepada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) setempat.
Asisten Bidang Pemerintahan Setda Provinsi Papua, Yohanes Walilo, menyampaikan bahwa pengalihan ini merupakan tahap awal dari kesepakatan bersama yang telah dicapai sebelumnya.
“Di mana kami dalam hal ini Pemprov Papua telah menyerahkan sebanyak 1.000 data CPNS dan PPPK untuk bertugas di kementerian tersebut, namun pada tahap satu yakni 266 orang,” kata Yohanes di Jayapura, Kamis.
Yohanes menjelaskan bahwa pihaknya telah memberikan pengarahan kepada para pegawai tentang pengalihan tersebut agar mereka memahami proses dan tanggung jawab baru yang akan diemban.
“Saat ini 266 pegawai sedang melakukan magang terlebih dahulu di Kementerian Pertanahan Papua sambil menunggu masa CPNS berakhir pada Desember 2024 dengan begitu saat bekerja dapat lebih nyaman,” ujarnya.
Pengalihan ini bukan hanya sekadar pemindahan administrasi, tetapi juga merupakan bagian dari pengembangan karir para Aparatur Sipil Negara (ASN). Yohanes berharap bahwa para pegawai tersebut dapat berkontribusi positif di kementerian yang kini menjadi tempat tugas mereka.
“Intinya kami tidak melempar para pegawai ke sana, sebaliknya mereka diberi tanggung jawab lebih dalam membangun Tanah Papua yang lebih baik lagi,” katanya.
Yohanes menambahkan bahwa Pemprov Papua berharap para pegawai cepat beradaptasi dengan tugas baru mereka dan bekerja dengan baik untuk memberikan kontribusi positif bagi pembangunan Papua ke depan.
Saat ini, gaji para CPNS dan PPPK masih ditanggung oleh Pemprov Papua. Namun, setelah resmi diserahkan pada tahun 2025, gaji mereka akan dibayarkan oleh Kementerian ATR/BPN.
“Saat ini kami masih menggaji para CPNS dan PPPK namun nanti pada 2025 atau setelah diserahkan, maka gaji dari Kementerian ATR/BPN,” ujar Yohanes.
Pengalihan 266 CPNS dan PPPK dari Pemprov Papua ke Kementerian ATR/BPN merupakan langkah strategis untuk memanfaatkan sumber daya manusia dalam mendukung pembangunan wilayah. (Lingkar Network | Anta– Lingkar.news)
