MANOKWARI, Lingkar.news – Rute jalan menuju Bandara Rendani, Manokwari, akan dialihkan menyusul proyek pembangunan jembatan Pepera yang digadang menjadi ikon di Ibu Kota Provinsi Papua Barat, Manokwari.
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) pun mendukung penuh program pengalihan jalan (alih trace) menuju Bandara Rendani melewati bibir pantai Teluk Manokwari yang akan dikerjakan tahun 2024.
Bupati Manokwari, Hermus Indou, mengatakan dengan adanya dukungan dari Kemen PUPR tersebut maka Pemerintah Kabupaten Manokwari akan melakukan pembebasan lahan warga terdampak proyek alih jalan ke Bandara Rendani tersebut.
“Kami harus memastikan kesiapan lahan untuk pembangunan jalan dan jembatan di sepanjang ruas yang akan dikerjakan Kementerian PUPR,” kata Hermus usai memimpin pemasangan patok dua proyek strategis Pemerintah Provinsi Papua Barat di Manokwari, Sabtu, 3 Februari 2024.
Saat pemasangan patok tersebut, Bupati Hermus Indou didampingi tim terpadu, terdiri dari Asisten I Setda Manokwari, Dinas PUPR, Dinas Lingkungan Hidup, Kantor Pertanahan, Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) Kemen PUPR Papua Barat serta Forkopimda setempat.
Selain pembebasan lahan untuk pengalihan rute jalan menuju Bandara Rendani, Pemkab Manokwari juga harus memastikan kesiapan lahan untuk perpanjangan landasan pacu tahap dua bandara tersebut,
Pada 2023, landasan pacu Bandara Rendani sudah diperpanjang hingga 2.300 meter dan akan diperpanjang lagi hingga menjadi 2.500 meter.
“Untuk tahap II panjang landasan pacu ditambah 200 meter lagi. Patok lokasi sudah dilakukan oleh bupati sebelumnya, Demas Paulus Mandacan. Hari ini kami pastikan lagi untuk harmonisasi dan sinkronisasi pada pematokan yang sudah dilakukan sebelumnya,” jelas Hermus.
Menurut dia, perpanjangan landasan pacu tahap II Bandara Rendani akan dikerjakan mulai 2025, sekaligus pembangunan gedung terminal baru dengan lima garbarata. Pemkab Manokwari mengusulkan pekerjaan itu ditangani oleh Kementerian Perhubungan.
Bupati Hermus mengatakan setelah pemasangan patok dan area ditetapkan, tahap berikutnya yaitu survei lapangan untuk penyusunan dokumen perencanaan pengadaan tanah (DPPT) yang akan dilakukan oleh tim dari Universitas Papua (Unipa).
DPPT itu nantinya dijadikan rujukan bagi kantor jasa penilai publik (KJPP) untuk menilai setiap obyek tanah dan bangunan milik masyarakat terdampak proyek pembangunan infrastruktur trategis tersebut.
“Semua patok dan area pembangunan dua infrastruktur strategis ini sudah dipastikan posisinya. Kita bersyukur mendapat dukungan dari masyarakat adat alih trace jalan dan jembatan dapat dipastikan pada tahun ini,” terangnya.
Lebih lanjut, Hermus menyebut lahan yang dibutuhkan untuk proyek alih trace jalan dan jembatan yang dibangun di pesisir laut menuju Bandara Rendani Manokwari sepanjang 80 meter.
Sementara jembatan yang akan dibangun sepanjang 300 meter, diharapkan menjadi ikon baru Kota Manokwari yang dikenal dengan sebutan ‘Kota Injil’.
“Kalau di Jayapura ada Jembatan Merah sebagai ikon, kita harapkan nantinya di Manokwari juga akan memiliki jembatan yang jadi ikon agar semakin banyak orang datang berkunjung ke Manokwari,” harapnya. (Lingkar Network | Anta – Lingkar.news)
