MANOKWARI, Lingkar.news – Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) melalui Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan memprioritaskan orang asli Papua dalam program penerimaan pendidikan guru penggerak angkatan X dan XI tahun 2024.
“Lebih khusus angkatan XI diprioritaskan guru penggerak asli Papua dan guru yang tinggal di daerah 3T (tertinggal, terdepan dan terluar),” kata Kepala Balai Guru Penggerak Provinsi Papua Barat, Tuning Supriyadi di Manokwari, Senin, 19 Februari 2024.
Supritadi menjelaskan jumlah guru penggerak yang direkrut melalui program pendidikan angkatan I sampai angkatan IX lebih kurang 300 guru dan tersebar di tujuh kabupaten se-Papua Barat.
Ratusan guru penggerak itu masih didominasi guru non-asli Papua, sehingga Kemendikbudristek menyetujui permintaan pemerintah daerah untuk membuka penerimaan khusus bagi orang asli Papua.
“Pertimbangan dibukanya penerimaan kekhususan ini supaya guru asli Papua juga terlibat memajukan dunia pendidikan,” terangnya.
Pendaftaran program pendidikan guru penggerak angkatan X dan XI menggunakan metode offline, sebab sebagian guru asli Papua berdomisili di daerah yang belum terkoneksi jaringan internet.
Kemendikbudristek tidak membatasi kuota penerimaan supaya guru asli Papua semakin berminat mengikuti program pendidikan menjadi guru penggerak.
“Kami berharap banyak guru asli Papua yang berminat ikut program guru penggerak,” sambungnya.
Meski demikian, kata Supriyadi, setiap pendaftar terlebih dahulu akan mengikuti tahapan seleksi administrasi, penulisan esai, wawancara, dan praktik mengajar.
Pelaksanaan seleksi program guru penggerak bertujuan untuk menggali kompetensi dari masing-masing calon guru penggerak, sehingga aktivitas belajar mengajar mengalami peningkatan mutu maupun kualitas.
“Guru penggerak ini tidak hanya pegawai negeri sipil, tapi PPPK dan honorer bisa ikut mendaftar,” terangnya.
Menurut dia calon guru penggerak khusus yang lulus seleksi akan mengikuti pembinaan dan pelatihan secara tatap muka lebih kurang enam bulan sebelum dikembalikan ke sekolah.
Guru penggerak ditargetkan menjadi pemimpin pembelajaran yang mampu menciptakan inovasi dimulai dari lingkungan kelas, dan berdampak positif terhadap kemajuan proses belajar mengajar secara keseluruhan.
“Sertifikat kelulusan guru penggerak punya kelebihan yaitu bisa jadi kepala sekolah atau pengawas sekolah,” tutur Supriyadi.
Pihaknya menambahkan, Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kemenristekbud menginisiasi rapat koordinasi dengan pemerintah daerah se-Papua Barat di Manokwari pada 19-20 Februari 2024.
Rapat itu bertujuan menjabarkan sejumlah program prioritas Kemenristekbud seperti program pendidikan guru penggerak, sekolah penggerak, implementasi kurikulum merdeka belajar, dan lainnya. “Supaya mutu pendidikan Papua Barat bisa meningkat,” ujar Supriyadi. (Lingkar Network | Anta – Lingkar.news)