SORONG, Lingkar.news – Wakil Gubernur Papua Barat, Mohamad Lakotani, menyebut persiapan pembentukan Koperasi Desa Merah Putih berjalan lambat karena sejumlah kendala.
Rencananya Pemerintah Provinsi Papua Barat menyiapkan 969 kampung yang tersebar di tujuh kabupaten untuk membentuk Kopdes Merah Putih.
Menurut Lakotani, upaya konkret yang telah dilakukan adalah melakukan sosialisasi ke sekitar 258 kampung dari 969 kampung yang ada di provinsi induk itu.
“Jadi dari 969 kampung, 258 kampung sudah mendapatkan sosialisasi tentang Koperasi Merah Putih,” jelasnya di Sorong, Selasa, 3 Juni 2025.
Kemudian sebanyak 215 kampung telah melaksanakan musyawarah kampung sebagai salah satu bagian penting untuk mendukung implementasi program strategis itu.
Selain itu, terdapat 25 kampung yang sedang dalam proses pengurusan akta notaris, terdiri atas tiga kampung di Kabupaten Fakfak, 10 kampung di Kabupaten Manokwari, dua kampung di Kabupaten Manokwari Selatan.
Selanjutnya, tujuh kampung tersebar di Kabupaten Teluk Bintuni, Kabupaten Teluk Wondama terdapat tiga kampung.
“Lalu yang sudah terbit akta notaris itu, ini di catatan saya baru lima kampung,” ucapnya.
Namun, kata dia, berdasarkan informasi Kementerian Koperasi terdapat delapan kampung yang sudah mengurus akta notaris.
“Jadi ada penambahan tiga kampung per 2 Juni 2025, tapi kami belum meng-update barang kali,” ujarnya.
Kendati demikian, Lakotani menyebut terdapat sejumlah kendala yang dihadapi dalam mengimplementasikan program besutan Presiden Prabowo Subianto itu.
Dia menyebutkan ada kabupaten yang sama sekali masih belum melakukan sosialisasi terkait program Koperasi Merah Putih, lalu proses administrasi hukum pun belum berjalan.
“Kendalanya adalah ada kabupaten yang tidak ada notaris, lalu transportasinya pun terbatas seperti Kabupaten Pegunungan Arfak dan Kabupaten Kaimana,” bebernya.
Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi Papua Barat melakukan upaya konkret untuk mendukung proses itu melalui pergeseran atau efisiensi dengan mengalokasikan pembiayaan untuk pengurusan atau pendirian notarisnya.
“Selain itu, juga direncanakan untuk menghadirkan atau mendatangkan notaris ke kabupaten-kabupaten yang tidak tersedia notaris,” ucapnya.
Kendala yang lain adalah kondisi geografis yang memang cukup berat sehingga itu pun menjadi salah satu hal yang ikut mempengaruhi proses pemenuhan kebutuhan Koperasi Merah Putih di Papua Barat.
“Kami berkomitmen untuk menyukseskan pembentukan Koperasi Merah Putih di seluruh kampung di Provinsi Papua Barat,” ujarnya.
Jurnalis: Antara
Editor: Ulfa Puspa
