SORONG, Lingkar.news – Kepala Kepolisian Resor Kota (Kapolresta) Sorong Kombes Pol Happy Perdana Yudianto menyebutkan dari 730 tempat pemungutan suara (TPS) di Kota Sorong, Papua Barat Daya, terdapat 41 TPS masuk kategori rawan.
Ia mengatakan bahwa, puluhan TPS tersebut rawan bukan karena potensi konflik, melainkan karena jaraknya yang jauh.
“Sebanyak 41 TPS itu rawan bukan karena berpotensi konflik, tapi rawan karena jauh saja. Pada umumnya seluruh TPS di Kota Sorong masih aman,” ujar Kombes Pol Happy di Sorong, pada Senin, 5 Februari 2024.
Pada 2019, kata dia, ada beberapa TPS masuk dalam kategori sangat rawan, namun setelah dipelajari dan dianalisis, TPS Kota Sorong satu pun tidak masuk ke dalam kondisi sangat rawan pada pemilu 2024.
31 TPS di Sorong Rawan Gangguan KKB akan Digeser ke Aifat Timur
Dia mengatakan, Polresta Sorong telah menyiapkan 591 personel untuk mengamankan proses pemungutan suara pada pemilu 2024 di Kota Sorong.
Menurut dia, komitmen pengamanan ini merupakan bagian penting yang perlu dilakukan Polresta Sorong sebagai upaya ikut mendukung dan memastikan proses pemungutan suara pada pemilu 2024 berlangsung aman, tertib dan damai.
“Kita siapkan anggota itu sebanyak 591 personel untuk menjaga keamanan pada pemilu 2024,” ujar Happy.
Dia menyebutkan sebanyak 591 personel itu, terdiri dari 391 personel untuk mengamankan situasi pemungutan suara di 730 TPS, 100 personel tetap siaga di Mapolreta untuk penanganan situasi ketika eskalasi meningkat.
Sedangkan, 50 personel BKO dari Satuan Brimob Polda Papua Barat dan 50 personel Brimob siaga.
“Jadi pada H-1, rekan-rekan kami sudah turun dan menginap di kelurahan untuk mengamankan surat dan kotak suara dan pada hari pemungutan suara, kami akan mengawal sampai selesai proses pemungutan,” paparnya.
Selain itu, kata dia, Polresta Sorong juga akan menurunkan dua per tiga personel untuk melakukan patroli selama 24 jam sepanjang masa tenang berlangsung selama tiga hari.
Sebab, kata dia, belajar dari pemilu 2019 justru terdapat gesekan kemudian berujung konflik terjadi pada masa tenang, sehingga langkah antisipasi akan tetap dilakukan sebagai upaya meminimalisir konflik kepentingan.
“Kalau menurut saya hari tenang itu justru sangat rawan buat kami, jadi kami akan tetap mengamankan itu dengan melakukan patroli,” ujarnya. (Lingkar Network | Anta – Lingkar.news)
