PATI, Lingkar.news – Demo nelayan Pati menyampaikan setidaknya tujuh tuntutan dalam aksi mereka di depan gedung DPRD Pati, Sabtu (14/5). Di antaranya, nelayan yang tergabung dalam Paguyuban Nelayan Pati itu meminta pemerintah pusat untuk menurunkan tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pasca-produksi. Di mana semula 10 persen, menjadi 5 persen. Apalagi, aturan 10 persen PNBP ini rencananya berlaku mulai 1 Januari 2023.
“Tuntutan kedua, hentikan perizinan kapal pukat udang buatan asing di WPP (Wilayah Pengelolaan Perikanan) yang melanggar UU,” ujar Koordinator Lapangan (Korlap), Hadi Sutrisno.
Di lain sisi, mereka juga meminta kepada pemerintah untuk memberlakukan aturan 2 WPP berdampingan untuk kelangsungan usaha nelayan. Menurutnya, bila nelayan Indonesia hanya diizinkan mengambil ikan di satu WPP saja, maka akan merugikan para nelayan.
Ketiga, tuntutan dari Nelayan Kabupaten Pati juga meminta pemerintah untuk tidak mengizinkan kapal eks asing atau asing di seluruh wilayah pengelolaan perikanan di seluruh perairan Indonesia atau WPPNRI. Pasalnya, dengan mengizinkan kembali kapal buatan asing di Indonesia berpotensi terjadinya konflik laut dengan kapal-kapal penangkap ikan nelayan lokal.
Ini 7 Kepala Daerah Wilayah Jateng yang Habis Masa Jabatan Tahun 2022
“Agar dapat kembali pada Perpres Nomor 44 Tahun 2016 (Perikanan Tangkap tertutup bagi Investasi Asing, Red) dan menolak kapal eks asing maupun asing di seluruh wilayah Republik Indonesia,” lanjut dia.
Lalu, pihaknya meminta kepada pemerintah untuk kembali mengizinkan kapal pengangkut di WPPNRI. Ia juga meminta pemerintah menurunkan harga solar. Di mana solar merupakan 60 persen biaya operasional.
“Ditambah tolong hentikan penindakan pelanggaran di laut dengan tahapan peringatan atau penindakan,” kata dia.
Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Pati, Ali Badrudin turut mendukung para nelayan. Bahkan Ali juga ikut serta membubukan tandatangan dalam sura tuntutan nelayan yang akan dikirim ke Pemerintah Pusat.
Koalisi Indonesia Bersatu, AHY : Saya lebih baik tidak tergesa-gesa
“Pada prinsipnya kami mendukung langkah-langkah yang dilakukan paguyuban nelayan,” ujar Ali seusai demonstrasi.
Di lain sisi, Bupati Pati Haryanto justru tak tampak dalam aksi demonstrasi yang memadati jalan penghubung antar Kantor DPRD Pati dan Kantor Bupati Pati. Diketahui, orang nomor satu di Kabupaten Pati terlihat sedang gowes dalam rangkaian Hari Ulang Tahun (HUT) yang ke-16 Keluarga Sehat Hospital (KSH) Pati di saat yang bersamaan.
“(Demo, Red) Nggak apa-apa. Aku mendukung, malah sudah tak buatkan surat ke Presiden, Menkeu dan Menteri Kelautan. Suratnya ada di Dinas Kelautan dan Perikanan (Kabupaten Pati, Red),” terangnya melalui pesan singkat saat dihubungi oleh Koran Lingkar. (Lingkar Network | Aziz Afifi – Koran Lingkar)
