Jakarta, Lingkar.news – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana memaparkan jadwal program Makan Bergizi Gratis untuk siswa pendidikan anak usia dini (PAUD) hingga SMA berdasarkan hasil uji coba di lapangan yang telah dilakukan.
“Dari pengalaman kami di lapangan, pengiriman makanan itu ada tiga tahap, untuk anak PAUD dan SD kelas 2, makanan harus dikirim pukul 07.45 waktu setempat untuk dimakan pukul 08.00, kemudian anak kelas 3 sampai kelas 6 dikirim jam 09.00 untuk dimakan pukul 9.30, kemudian anak SMP dan SMA dikirim pukul 11.30 untuk dimakan jam 12.00,” katanya dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Daerah tahun 2024 yang dipantau secara daring di Jakarta, Kamis.
Berdasarkan uji coba tersebut, menurut Dadan, terminologi makan siang menjadi tidak cocok sehingga diganti menjadi makan bergizi gratis yang menjadi program unggulan pemerintahan Prabowo-Gibran.
Ia juga menjelaskan, alasan makan bergizi gratis menyasar ibu hamil, ibu menyusui sampai seluruh anak sekolah, termasuk santri dan sekolah keagamaan lainnya hingga tingkat SMA.
“Landasan pemikirannya karena di dalam pertumbuhan anak ada dua titik kritis, pertama, 1.000 hari pertama kehidupan (usia 0-2 tahun) untuk mencegah stunting, oleh karena itu maka program yang besar harus kita gelontorkan untuk ibu hamil, menyusui dan balita, tetapi kita jangan lupakan ketika anak itu tumbuh dan mencapai titik kritis kedua, yaitu pada usia 8-17 tahun,” ucap Dadan.
Guna mendukung kelancaran program Makan Bergizi Gratis di daerah, BGN juga membentuk satuan pelayanan yang setiap satuannya akan melayani 3.000 anak mulai dari PAUD sampai SMA.
“Nanti (di satuan pelayanan) kami akan identifikasi berapa ibu hamil, menyusui dan anak balita. Di lokasi hasil percontohan, 10 persen dari populasi anak sekolah itu biasanya ibu hamil, menyusui dan balita,” ujar dia.
Dadan menyebutkan, untuk sementara seluruh wilayah percontohan ada di wilayah Komando Distrik Militer (Kodim) yang sebelumnya telah dibangun oleh sukarelawan. Nama sukarelawan tersebut hingga kini belum terkonfirmasi dan enggan disebutkan oleh Dadan.
“Satuan pelayanannya telah dibangun oleh hamba Allah, dan kami sudah berjanji fasilitas yang telah dibangun oleh hamba Allah untuk kami kembalikan dalam tiga tahun, dan kepada pemerintah daerah dan instansi lain kami mengajak untuk membantu menyiapkan infrastruktur, tidak usah mengalokasikan uangnya untuk makan bergizi, jadi siapkan infrastrukturnya, nanti kami bayar biaya sewa untuk lahan, bangunan dan lain-lain, sehingga uangnya tidak hilang,” tuturnya.
Setiap satuan layanan BGN yang tersebar di seluruh provinsi akan mengelola sekitar Rp9-11 miliar per tahun untuk program makan bergizi gratis.
“Satuan pelayanan ini akan mengelola antara Rp9-11 miliar per tahun, dimana 85 persen dari uang yang dikelola itu untuk membeli bahan baku, dan bahan bakunya berasal dari pertanian,” demikian Dadan Hindayana. (rara-lingkar.news)