JAKARTA, Lingkar.news – Menteri Sosial Saifullah Yusuf menegaskan pemangkasan anggaran di Kementerian Sosial Rp1,3 triliun tak akan berdampak pada program bantuan sosial atau bansos.
Menurutnya Presiden sangat memprioritaskan bantuan sosial terutama bagi masyarakat yang berada dalam kategori miskin ekstrem. Mensos memastikan program yang bersentuhan dengan rakyat akan tetap berjalan bahkan berpotensi mendapatkan tambahan anggaran.
“Karena yang bansos tidak ada pemotongan. Jadi bansos ini transfer langsung, tidak ada yang dipotong oleh Presiden, bahkan kalau memang memungkinkan, Presiden malah akan menambah, jadi yang menjadi bantuan-bantuan untuk rakyat itu diprioritaskan oleh Presiden,” tuturnya usai rapat koordinasi bersama BPS terkait Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional di Kantor Kemensos, Jakarta, Senin, 3 Maret 2025.
Dia menegaskan efisiensi anggaran hanya dilakukan pada kebutuhan-kebutuhan operasional atau yang bisa dialihkan untuk hal lain yang lebih prioritas, sehingga tidak mengurangi anggaran untuk program-program pro-rakyat.
“Hal-hal yang kaitannya dengan operasional, semua sudah tahu lah itu -dikurangi-, tetapi yang untuk program pro-rakyat sama sekali tidak dikurangi, bahkan Presiden itu sedang memikirkan bagaimana bisa ditambah, terutama untuk mereka yang miskin ekstrem, itu betul-betul diperhatikan Presiden,” jelasnya.
Mensos juga mengemukakan penambahan bansos tersebut dapat dilakukan dengan memanfaatkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang saat ini tengah dimatangkan.
“Ini sedang dipikirkan, jadi kita lihat, kita menunggu data tunggal ini tuntas. Dengan data tunggal ini tuntas, kita akan lihat, kita akan petakan lagi profilnya, kemudian intervensinya, ada yang sifatnya perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi sosial, dan ada yang pemberdayaan sosial, tinggal kita lihat nanti seperti apa,” paparnya.
Ia menyebutkan, Kementerian Sosial akan bekerja sama dengan kementerian-kementerian lain, utamanya dalam rangka pemberdayaan agar masyarakat tidak tergantung dengan bansos.
“Kita tinggal pensasarannya. Pensasarannya dengan data yang baru ini, sekaligus saya ingin sampaikan, mohon dimaklumi jika nanti ada penerima manfaat yang selama ini mendapatkan Program Keluarga Harapan -PKH-, maupun dari bansos, atau Penerima Bantuan Iuran -PBI- akhirnya tidak menerima, karena memang berpedoman pada data tunggal sosial ekonomi yang baru,” tuturnya.
Sebelumnya, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar mengatakan, pemerintah akan fokus memberikan bantuan terhadap 3,1 juta penduduk Indonesia yang terkategori miskin ekstrem.
“Kami fokus akan mengatasi seluruh problematika yang dihadapi saudara-saudara kita yang ada di wilayah miskin ekstrem,” kata Menko Muhaimin Iskandar usai rapat tingkat menteri di Jakarta, Kamis, 27 Februari 2025.
Pihaknya mencatat saat ini ada 3,1 juta penduduk Indonesia atau sekitar 790 ribu Kepala Keluarga (KK) yang masih terkategori miskin ekstrem. (Lingkar Network | Raka Wijaya/Anta – Lingkar.news)