JAKARTA, Lingkar.news – Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati menyatakan Indonesia mampu menjaga akuntabilitas dan transparansi penggunaan uang negara selama masa krisis pandemi Covid-19.
“Kita menggunakan keuangan daerah secara hati-hati, proper, dan bertanggung jawab. Ujungnya terlihat dari hasil BPK banyak K/L dan pemda yang mendapat opini WTP dalam suasana tantangan luar biasa,” kata Menkeu Sri Mulyani dalam Rakernas Akuntansi dan Laporan Keuangan Pemerintah di Jakarta pada Kamis, 22 September 2022.
Akuntabilitas dan transparansi penggunaan uang negara di masa krisis terlihat dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang memberi Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas pelaksanaan anggaran 2021.
Opini WTP ini diberikan kepada 83 Kementerian/Lembaga (K/L) dari total 87 K/L dan kepada 500 pemerintah daerah (pemda) dari total 530 pemda yang ada.
Menurut Sri Mulyani, ini merupakan pencapaian yang luar biasa karena pasti banyak kesempatan untuk berbuat penyelewengan terhadap keuangan negara pada masa krisis.
“Banyak alasan untuk nyeleweng, namun faktanya Bapak dan Ibu bisa menjaga keuangan negara secara akuntabel serta delivery output dan outcome berkinerja baik,” ujarnya.
Menkeu juga mengatakan akuntabilitas dan transparansi penggunaan uang negara ini telah menghasilkan output dan outcome yang baik, terutama terhadap kesejahteraan masyarakat. Tingkat kemiskinan dan pengangguran, menurutnya, sudah mulai turun setelah sebelumnya naik ke level double digit akibat pandemi. Bahkan pertumbuhan ekonomi pulih luar biasa pada kuartal I dan II di saat seluruh dunia saat ini melemah.
Meski demikian Sri Mulyani mengingatkan agar para K/L dan pemda tidak cepat untuk berpuas diri mengingat tantangan akan terus bergeser sehingga APBN dan APBD tetap harus digunakan secara bertanggung jawab.
Ia mengatakan dunia sekarang dihadapkan tantangan berbeda yang jauh lebih rumit seperti inflasi dunia yang sangat tinggi akibat disrupsi harga pangan, minyak dan energi serta kenaikan suku bunga sehingga capital flow semakin volatile.
Berbagai tantangan itu akan mempengaruhi asumsi-asumsi yang digunakan pemerintah dalam menyusun dan menggunakan APBN dan APBD.
“Ada yang 15 kali atau 10 kali WTP namun itu tidak boleh menjadi alasan kita terlena dan berpuas diri karena tantangan hari ini dan ke depan akan sangat rumit,” tegasnya. (Lingkar Network | Anta – Lingkar.news)
