JAKARTA, Lingkar.news – Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi, mengatakan pemerintah sedang menyiapkan tiga opsi moda transportasi untuk mengatasi kemacetan di Bandung Metropolitan.
“Tadi kami ditugaskan oleh Presiden untuk melakukan evaluasi terhadap Cekungan Bandung atau Bandung Metropolitan. Paling tidak ada 3 transportasi yang dilakukan, satu moda transportasi kereta api kita dari Timur – Barat sudah ada,” jelas Budi Karya di lingkungan istana kepresidenan Jakarta, pada Kamis, 3 Agustus 2023.
Hal itu disampaikan Budi Karya usai mengikuti rapat bersama dengan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil yang dipimpin oleh Presiden Jokowi terkait Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung. Kawasan tersebut masuk dalam Kawasan Strategis Nasional (KSN) dari sudut kepentingan ekonomi yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 45 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung.
Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung terdiri dari Kawasan Inti yaitu Kota Bandung dan Kota Cimahi serta Kawasan sekitarnya yaitu Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, dan 5 Kecamatan di Kabupaten Sumedang.
“Usulan Pak Gub jadi 3 lantai, 3 fungsi kereta api, pedestrian dan LRT, kita gunakan tanah sendiri jadi mudah. Kedua, Utara- Selatan, lalu kita membuat BRT (Bus rapid transit) tahun 2027 selesai, ada 455 bus yang dioperasikan,” bebernya.
Selain itu, Budi menyebut Ridwan Kamil juga mengusulkan adanya kereta gantung di tempat ketinggian.
“Nah, Presiden setuju menelaah lebih jauh terkait Cekungan Bandung jadi akan kita sepakati usulan daerah dan pusat dan kemampuan fiskal kita supaya kita bisa merencanakan kereta api Utara – Selatan, dan Timur – Barat itu kapan dan berapa? Lalu BRT itu 2027 sudah oke dan untuk kereta gantung kita akan mulai bertahap insya allah selain menggunakan kereta gantung dari negara maju kita ingin saat kedua sudah bisa di buat INKA,” jelasnya.
Sementara itu, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyebut rencana transportasi massal di Cekungan Bandung tersebut harus dilakukan karena tingkat kemacetan Bandung Raya sudah 40 persen.
“Kalau kita tidak melakukan apa apa 2037 seluruh kota akan macet total, jadi buka pintu sudah macet. Maka 5 kota yang selama ini mungkin punya ego sektoral sekarang bisa dikoordinasikan Badan Pengelola Cekungan Bandung yang lahir dari Perpres Pak Jokowi di tahun 2018,” ungkap Gubernur Jawa barat yang sebentar lagi purna tugas.
Menurutnya karena di Bandung banyak cekungan dan banyak juga warga yang tinggal di bukit-bukit maka salah satu solusinya adalah “cable car”.
“Dan Insya Allah, satu, dua dari gagasan ini akan kami presentasikan di akhir bulan kepada Pak Presiden dimana yang paling mudah akan kami eksekusi sehingga pada masa Presiden Jokowi ada satu, dua transportasi publik di Bandung Raya bisa diselesaikan dengan berbagai dukungan dari berbagai pihak,” ungkapnya.
Pihaknya menyebut setidaknya perlu lebih dari Rp 100 triliun agar 50 persen masyarakat di Cekungan Bandung dapat menaiki transportasi publik dari yang tadinya saat ini hanya 13 persen warga.
“Cost-nya memang tidak murah tetapi harus dilakukan, karena makin ditunda maka harganya akan makin mahal seperti halnya MRT sekarang yang harganya berbeda dengan MRT pertama di Jakarta dan saya kira itu,” terangnya.
Sedangkan untuk jalur BRT sendiri, dia menyebut akan dirilis dalam 2-3 bulan untuk jalur pertama dan jalur kedua.
“Kita bisa bikin tiga lantai tanpa melakukan pembebasan lahan. Jadi ada jalur pejalan kaki, ada LRT jarak dekat, itu bisa dieksekusi dengan cepat, butuh keputusan teknis saja. Jadi saya kira paling cepat dua tadi BRT, ‘cable car’, ketiga LRT di atas jalur kereta api (kolonial),” paparnya.
Menanggapi usulan tersebut, Menhub Budi Karya mengatakan anggaran merupakan kombinasi dari pemerintah pusat dan daerah maupun swasta.
“Nah, saya pikir di Bandung ini kalau kita ‘cable car’ dari titik keramaian ke titik keramaian mungkin menarik. Jadi mungkin sebagian ada dari pemerintah, sebagian dari KPPU agar merangsang swasta untuk membangun. Jadi titik keramaian pasti mereka yang punya ini senang sekali apabila bisa dimanfaatkan jadi ini akan dicampurkan dari KPPU dan APBN dan itu menjadi solusi,” kata Budi.
Badan Pengelola Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung yang selanjutnya disebut dengan BP Cekungan Bandung aktif bekerja sejak Bulan September 2021 untuk melakukan sinkronisasi dan koordinasi program-program perencanaan yang ada di Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung. (Lingkar Network | Anta – Lingkar.news)
