JAKARTA, LINGKAR – Holding BUMN pariwisata dan aviasi InJourney mengaku proyek pengembangan Kawasan Ekonomi Pariwisata Mandalika di Nusa Tenggara Barat (NTB) meninggalkan utang sebesar Rp 4,6 triliun. Adapun utang ini terdiri atas kewajiban pembayaran jangka pendek sebesar Rp 1,2 triliun dan jangka panjang Rp 3,4 triliun.
Imbasnya, InJourney melalui PT Pengembangan Pariwisata Indonesia atau Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC) meminta Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar Rp 1,19 triliun. Rinciannya, sebanyak Rp 1,05 triliun dari suntikan dana itu akan digunakan untuk membayar utang pengembangan KEK Mandalika. Sementara, Rp 143 miliar sisanya untuk pengembangan KEK Sanur, Denpasar, Bali.
Direktur Utama InJourney Dony Oskaria mengatakan, PMN adalah satu-satunya cara untuk menyelesaikan kewajiban pembayaran utang jangka pendek proyek yang juga mencakup sirkuit balap motor itu. Sedangkan untuk utang jangka panjang, pihaknya akan mencari cara lain untuk melunasinya.
“Terus terang saya tidak bisa selesaikan kewajiban yang short term (jangka pendek) ini, diantaranya untuk bayar pembangunan Grandstand, VIP Village, sama kebutuhan modal kerja saat penyelenggaraan event,” ujarnya saat rapat dengan Komisi VI DPR RI, Rabu (14/6) lalu.
Menteri BUMN Erick Thohir mengakui arus keuangan perusahaan InJourney negatif. Ia menyebut buruknya kondisi keuangan BUMN holding pariwisata dan aviasi itu terjadi saat pandemi covid-19 tengah menghajar dunia beberapa tahun belakangan. Saat itu, pendapatan dari airport dalam posisi negatif.
Erick menjelaskan hanya dua bandara yang sudah mulai bangkit dari pandemi, yaitu di Bali dan Jakarta. Sementara, bisnis dari 70 persen bandara sisanya belum kembali normal.
Di saat bersamaan, InJourney melalui PT Pengembangan Pariwisata Indonesia atau ITDC mendapat penugasan untuk mengembangkan KEK Mandalika.
“Dan itulah kenapa pendanaan ini (PMN) dibutuhkan,” ucap Erick.
WSBK Disebut Sumbang Kerugian hingga Rp 100 Miliar, Gubernur NTB Bermaksud Ambil Alih
MATARAM, LINGKAR – Gubernur Nusa Tenggara Barat Zulkieflimansyah menginginkan pengelolaan Sirkuit Mandalika diambil alih oleh pemerintah provinsi.
“Kalau memang InJourney nggak sanggup, diserahkan saja pengelolaan Sirkuit Mandalika itu pada kami Pemda NTB. Insya Allah jangankan WSBK dan MotoGP, yang lain pun banyak yang bisa kami lakukan dengan sirkuit yang luar biasa ini,” kata Zulkieflimansyah di Mataram, Sabtu (17/6).
Hal ini ditegaskan Gubernur NTB Zulkieflimansyah menyikapi rencana InJourney yang ingin menghapus perhelatan World Superbike (WSBK) dari Sirkuit Mandalika karena harus merugi Rp 100 miliar.
Ia menilai sebagai entitas bisnis keputusan menghapuskan WSBK ini bisa dimengerti. Tetapi sebagai Holding BUMN Pariwisata, InJourney menurutnya sudah keliru sekali.
Untuk itu, ia memandang InJourney dan ITDC tidak mampu dan gagal menangkap pesan khusus Presiden Jokowi ketika menghadirkan Sirkuit Mandalika dengan WSBK dan MotoGP-nya.
“Alih-alih ingin menambah kegiatan dan atraksi motor di Sirkuit Mandalika. Ini malah mengurangi,” ujarnya.
Padahal dia membayangkan alangkah hebatnya kalau WSBK, MotoGP, MXGP, Enduro dan lain-lain semuanya diselenggarakan di Mandalika oleh InJourney untuk menajamkan posisi NTB sebagai sport tourism sebagaimana dicanangkan oleh Presiden Jokowi.
“Kita butuh gagasan dan ide baru untuk menciptakan satu destinasi pariwisata baru beyond Bali,” ujar Zulkieflimansyah.
Karena itu, orang nomor satu di NTB itu tidak sependapat dengan ide mencoret WSBK Mandalika akibat merugi.
“Awal-awal penyelenggaraan kegiatan olahraga jarang yang langsung untung. Hampir dipastikan rugi semua karena sponsor masih terbatas dan mereka semua juga wait and see untuk bantu. Tapi sebagaimana ditegaskan dari awal oleh Pak Jokowi penyelenggara boleh saja rugi, tapi sigma atau dampak keseluruhan terhadap ekonomi ini yang harus dipertimbangkan dan dijadikan acuan,” sambung Bang Zul sapaan akrab Gubernur NTB.
Namun demikian dari dua penyelenggaraan WSBK dan MotoGP sigmanya sangat positif. Kajian BPS dan berbagai lembaga sudah menyimpulkan dan mengemukakan fakta itu.
“Karenanya ketimbang latah ingin menghapuskan WSBK karena rugi, ayo InJourney, ITDC, MGPA bekerja lebih serius sedikit. Gimana mau benar ngurus WSBK, wong teman-teman di InJourney dan ITDC masih banyak ada nggak familiar dengan WSBK,” katanya.
Oleh karena itu, Bang Zul menyarankan agar seluruh manajemen di InJourney, ITDC dan MGPA tidak boleh lagi melaksanakan kegiatan semata karena kewajiban, tapi mesti melaksanakannya dengan sepenuh cinta dan gairah. Sebab tanpa gairah pada WSBK, MotoGP dan MXGP, maka semua akan jadi beban dan karenanya kalau bisa hapus saja kegiatan-kegiatan seperti itu. Bikin jelek laporan keuangan saja.
“Ketimbang menghapus WSBK ayo dievaluasi dari sekarang masalahnya apa, kenapa sponsor nggak mau mendukung, bikin tim yang lebih agresif dan melaksanakan event karena gairah bukan karena semata kewajiban dan memaknainya jadi beban,” ujarnya.
Gubernur NTB pun membandingkan dengan perhelatan MXGP yang sukses dilaksanakan oleh pemerintah daerah meski di tengah keterbatasan.
“Kami tidak asal bicara. Kami melaksanakan MXGP dengan keterbatasan yang lebih parah. Tapi karena gairah dan keinginan yang sangat besar untuk memajukan sport tourism di Mandalika dan NTB, semua kendala sedikit demi sedikit bisa teratasi. Kepahitan-kepahitan dan kerugian jadi pil pahit yang kami telan dan mampu menyembuhkan banyak hal. Kami belajar banyak,” terangnya.
Karena itu, lanjutnya, kalau Pemda seperti NTB dengan segala keterbatasan bisa melaksanakan dua seri MXGP. InJourney dengan segala instrumen dan jaringan BUMN-nya mestinya lebih bisa. Sebab menurutnya BUMN-BUMN besar masih banyak uang melakukan promosi-promosi tidak efisien dan salah sasaran.
“Tinggal dibelokkan ke penyelenggaraan event di Mandalika. Saya kira InJourney akan bisa untung atau minimal tidak rugi. Kami di NTB ini percaya, bahwa di mana ada kemauan di situ ada jalan. Kalau ada keinginan pasti akan ada jalan, pasti bisa. Kalau nggak ada kemauan ya memang semua kemudian jadi susah,” katanya.(NAILIN RA – KORAN LINGKAR)
