JAKARTA, Lingkar.news – Marsekal TNI (Purn) Hadi Tjahjanto mengungkapkan dua prioritas kerjanya sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, yaitu menjaga situasi tetap aman dan tertib, serta terus menagih utang para obligor Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).
Hadi meyakini situasi yang tetap kondusif adalah yang diinginkan oleh masyarakat karena jika keamanan dan ketertiban terjamin maka mereka dapat berkegiatan seperti biasa, termasuk aktivitas perekonomian tetap berjalan normal.
“Ini prioritas untuk tahun ini, karena seperti yang saya sampaikan agar masyarakat tetap tenang, masyarakat bisa melaksanakan kegiatan ekonomi juga dengan tenang. Masyarakat dari pelosok sampai ibu kota ini menginginkan seperti itu,” kata Hadi menjawab pertanyaan wartawan selepas upacara serah terima jabatan di Kantor Kemenko Polhukam RI, Jakarta, Rabu, 21 Februari 2024.
Dalam paparannya saat jumpa pers, Hadi menyebut situasi keamanan dan ketertiban sejauh ini, termasuk selama tahun politik Pemilu 2024, masih kondusif.
“Situasinya sangat kondusif. Oleh karena itu, saya harus menjaga situasi ini. Situasi yang sangat kondusif ini berpegang teguh pada prinsip-prinsip menjaga persatuan dan kesatuan antaranak bangsa agar proses pembangunan yang sedang berjalan ini dapat dilaksanakan dengan baik tanpa adanya gangguan sedikit pun,” ungkapnya.
Mengenai hal itu, Hadi menyampaikan dirinya langsung berkoordinasi dengan Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto dan Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo.
“Tugas dari TNI/Polri adalah tetap menjaga keutuhan wilayah NKRI dan NKRI menjadi harga mati dan saya yakin dengan koordinasi yang tepat, dengan dukungan para tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat dan seluruh elemen saya yakin situasi kondusif yang kita rasakan hari ini akan terus terjaga,” jelasnya.
AHY dan Hadi Tjahjanto Dilantik Presiden Hari Ini, Jadi Menteri ATR dan Menko Polhukam
Kemudian mengenai BLBI, Hadi berkomitmen melanjutkan kerja-kerja penagihan utang yang berjalan.
“Mudah-mudahan BLBI dengan koordinasi ketat kita bisa menyelesaikan,” sambungnya.
Satgas BLBI yang terdiri dari beberapa kementerian/lembaga mulai bekerja sejak Presiden Joko Widodo menandatangani Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2021 tentang Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (Satgas BLBI). Dalam Keppres itu, masa tugas Satgas BLBI berakhir pada 31 Desember 2023.
Sejak mulai bertugas sampai akhir masa tugasnya, Satgas BLBI berhasil menagih Rp35,8 triliun dari total utang Rp111 triliun.
Hadi langsung mengadakan rapat bersama jajaran deputi dan pejabat bidang pertahanan dan keamanan pada hari pertama dia resmi menjadi Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam).
Sebagai informasi, Hadi resmi menerima jabatan Menko Polhukam RI dari Tito Karnavian yang sebelumnya bertugas sebagai pelaksana tugas (Plt.) Menko Polhukam selepas jabatan itu kosong karena Mahfud Md. mengundurkan diri. Keduanya mengikuti upacara serah terima jabatan Menko Polhukam di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan RI, Jakarta, Rabu.
Dalam upacara itu, keduanya meneken dokumen berita acara disaksikan sejumlah pejabat bidang pertahanan dan keamanan, di antaranya Wakil Menteri Pertahanan Letjen TNI (Purn.) M. Herindra, Wakil Kepala Kepolisian Negara RI (Wakapolri) Komjen Pol. Agus Andrianto, Kepala Staf Umum (Kasum) TNI Letjen TNI Bambang Ismawan, Menpan RB Azwar Anas, Jaksa Agung ST Burhanudin, dan Sekretaris Jenderal (Sesjen) Dewan Ketahanan Nasional (Wantannas) Laksamana Madya TNI Dadi Hartanto.
Setelah acara itu usai, para pejabat tersebut satu per satu bersalaman memberikan selamat kepada Hadi Tjahjanto, diikuti oleh pejabat eselon I Kemenko Polhukam, di antaranya Sekretaris Menko (Sesmenko) Polhukam Letjen TNI Teguh Pudjo Rumekso dan Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan HAM Kemenko Polhukam Sugeng Purnomo.
Selepas bersalaman dan berfoto bersama, Hadi bersama rombongan langsung masuk ke ruang rapat untuk arahan terakhir (exit briefing) dari Tito dan arahan awal (entry briefing) dari Hadi Tjahjanto ke jajaran pejabat Kemenko Polhukam. (Lingkar Network | Ant – Koran Lingkar)