JAKARTA, Lingkar.news – Memasuki musim penghujan 2024, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta diharapkan mempercepat normalisasi sungai untuk mencegah banjir.
Anggota Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta, Shinta Yosefina, mengatakan bahwa nomalisasi sungai, terutama Sungai Ciliwung, perlu segera dilakukan demi mencegah banjir yang sering terjadi saat hujan deras di daerah hulu.
“Untuk program jangka panjang banjir penting bagi eksekutif untuk dapat bekerja keras mempercepat normalisasi sungai. Apalagi kita sudah mendapat dukungan dari pusat untuk penanganan banjir,” kata Shinta di Jakarta, Senin, 5 Februari 2024.
Shinta menyoroti pentingnya mengembalikan fungsi Sungai Ciliwung sebagai penampung air dengan cara pengerukan dan pelebaran (normalisasi).
Dia juga mengingatkan bahwa Kali Ciliwung melewati dua provinsi sehingga pemerintah pusat memiliki peranan penting untuk melakukan normalisasi sungai sedangkan pemerintah daerah (Pemprov DKI Jakarta dan Pemprov Jawa Barat) berkewajiban memberikan dukungan.
Maka dari itu, dia menyatakan DPRD DKI Jakarta siap untuk mengawal seluruh program yang telah diajukan Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI untuk penanganan banjir dengan demikian nantinya pelaksanaan di lapangan bisa optimal.
Selain normalisasi Ciliwung, Shinta juga meminta adanya kesinambungan pemeliharaan rumah pompa guna mempercepat waktu surut genangan dan meminimalkan titik banjir di ibukota.
“Saya juga mendorong pembangunan waduk dan memperbanyak rumah-rumah pompa terutama untuk mengatasi banjir di permukiman yang lokasinya berada di dataran sangat rendah,” imbuhnya.
Sementara, anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta Hardiyanto Kenneth mengimbau Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI Jakarta untuk serius mengerjakan sejumlah program penanggulangan banjir.
“Pemasangan turap beton (sheet pile), pengerukan lumpur di waduk dan embung kita dorong untuk dilaksanakan sebab sangat berpengaruh sebagai tempat penampungan air yang bisa mengurangi 40 persen titik banjir Jakarta,” tutur Kenneth.
Pemprov DKI Jakarta pada 2024 memprioritaskan anggaran pada program penanganan banjir yang dialokasikan sebesar Rp2,85 triliun atau empat persen dari total belanja daerah yang mencapai Rp72,6 triliun.
Sebelumnya, Pemprov DKI Jakarta tengah menuntaskan sejumlah proyek pengendali banjir meliputi revitalisasi sungai, danau, embung, waduk (SDEW) sesuai Rencana Pembangunan Daerah tahun 2023-2026.
“Program sedang berjalan. Seluruhnya sesuai yang dijadwalkan,” kata Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono dalam Raperda APBD DKI Jakarta Tahun Anggaran 2024 di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin, 5 Februari 2024. (Lingkar Network | Anta – Lingkar.news)
