Pelni Minta Pemerintah Cairkan Anggaran Peremajaan Kapal

Pelni Minta Pemerintah Cairkan Anggaran Peremajaan Kapal

Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko PT Pelni (Persero), Anik Hidayati, di Dermaga 1 Kalabahi, Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur (NTT) Senin, 23 Desember 2024. (Pelni/Lingkar.news)

ALOR, Lingkar.news PT Pelayaran Nasional Indonesia (Pelni) berencana membeli tiga kapal seharga Rp4,5 triliun untuk melayani penumpang di sejumlah perairan di Indonesia.

“Kami rapat terakhir kemarin untuk harmonisasi Penyertaan Modal Negara (PMN) tahun anggaran (TA) 2024, alokasi untuk Pelni itu Rp1,5 triliun untuk uang muka pembelian tiga kapal penumpang,” ujar Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko PT Pelni (Persero), Anik Hidayati, di Dermaga 1 Kalabahi, Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur (NTT) yang di terima pada Senin, 23 Desember 2024.

Anik meminta dukungan dari semua pihak agar pada 31 Desember 2024 pemerintah dapat mencairkan anggaran. Sebab, pengajuannya sudah berlangsung selama dua tahun.

“Jadi mohon dukungannya karena proses pengajuan pencairan anggaran sejak akhir 2022 hingga saat ini,” tuturnya.

Libur Nataru, Pelni Prediksi Arus Penumpang Kapal di Jayapura Tembus 22.000

Anik menjelaskan anggaran tersebut sedang dianalisis oleh Kementerian BUMN. Setelah disetujui baru diusulkan ke Kementerian Keuangan. Selanjutnya baru ada persetujuan dari DPR RI.

“Itu yang harus kami lakukan untuk bisa melakukan peremajaan terhadap kapal-kapal Pelni,” jelas Anik.

Menurut Anik, dari 26 kapal Pelni yang sedang beroperasi, terdapat 12 kapal yang harus segera dilakukan peremajaan atau diperbarui kondisinya. Sebab, kapal-kapal itu sudah berusia di atas 30 tahun dan ada batas efisien penggunaannya.

“Harus dipahami bahwa kapal itu ada batas usia teknis yang harus layak dan efesien untuk dioperasionalkan,” terangnya.

Peremajaan kapal, Anik berujar, membutuhkan waktu tiga tahun. Sehingga Pelni mengusulkan ke pemerintah agar ada penambahan modal pembelian kapal baru karena kapal milik Pelni yang selama ini beroperasi tidak ada di pasaran.

“Jadi prosesnya panjang. Kalau sudah diputuskan, kami mendapatkan PMN, maka proses desainnya membutuhkan waktu satu tahun. Setelah itu, proses pembangunan kapal butuh waktu dua tahun. Totalnya kami harus menunggu tiga tahun baru bisa ada kapal baru,” bebernya.

Dia menambahkan pemerintah terakhir melakukan peremajaan kapal pada 2008, yaitu kapal Gunung Dempo yang saat ini berusia 25 tahun. Sehingga sejak 2008 hingga 2024 ini terjadilah kekosongan dan tidak ada investasi baru dalam pengadaan kapal.

“Jadi Gunung Dempo itulah kapal terakhir yang dimiliki Pelni setelah peremajaan,” tutup Anik. (Lingkar Network | Lingkar.news)

Exit mobile version