Idul Fitri Berpotensi Beda, Muhammadiyah Minta Negara Adil dan Ihsan

Idul Fitri Berpotensi Beda, Muhammadiyah Minta Negara Adil dan Ihsan

POTRET: Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Haedar Nashir. (Istimewa/Lingkar.news)

JAKARTA, Lingkar.news – Ketua Umum PP Muhammadiyah, Haedar Nashir, meminta negara hadir secara adil dan ihsan dalam memberikan fasilitas di tengah potensi perbedaan waktu Lebaran 2023. Haedar mengatakan perbedaan merupakan hal yang lumrah.

“Lebaran Idul Fitri boleh berbeda, tetapi kita bisa bersama merayakan dan melaksanakannya. Kalau besok ada perbedaan itu adalah hal yang lumrah karena ini soal ijtihad, sampai nanti kita bersepakat ada kalender Islam global,” kata Haedar dikutip dari situs resmi Muhammadiyah, pada Senin, 17 April 2023.

Haedar mengatakan, penggunaan satu lokasi untuk Sholat Ied yang berbeda hari tidak akan membatalkan salah satu di antara keduanya. Bahkan, menurut Haedar, lokasi tersebut mendapat keberkahan dua kali lipat karena digunakan untuk Sholat Ied dua kali.

Perihal permintaan Muhammadiyah soal izin penggunaan fasilitas sebagai tempat Sholat Ied di salah satu daerah, Haedar memberikan penjelasan.

Sholat Ied di Lapangan Ditolak Pemkot, Menag Minta Pemda Akomodir Izin Giat Keagamaan

“Permintaan itu bukan karena Muhammadiyah tidak mempunyai fasilitas sendiri, namun karena ingin menegaskan bahwa fasilitas negara merupakan milik seluruh masyarakat. Biasanya kita juga punya fasilitas-fasilitas, tapi bukan itu. Kami bisa menyelenggarakan di tempat kami. Tapi yang kami inginkan adalah negara, pemerintah dengan segala fasilitasnya itu milik seluruh golongan dan rakyat,” ujar Haedar.

Lebih lanjut, Haedar menyatakan, Muhammadiyah sama sekali tidak menuntut lebih. Dia lalu mengutip pernyataan Presiden pertama Indonesia, Sukarno, pada pidato 1 Juni soal Indonesia bukan milik satu orang, satu golongan, tapi Indonesia milik semua untuk semua.

“Lebih dari itu, mari kita bangun bangsa ini menjadi lebih maju. Kalau persoalan-persoalan tadi itu kan persoalan rumah tangga kita berbangsa dan bernegara, ada dinamikanya tidak perlu didramatisasi. Tapi yang tidak kalah penting adalah, bisakah bangsa Indonesia sebagai bangsa yang besar dengan alamnya yang kaya raya. Ke depan kita manajemen dengan baik sesuai dengan cita-cita pendiri bangsa dalam spirit berkemajuan,” sambung dia.

Penetapan Idul Fitri 1444 H, LF PBNU Minta Masyarakat Tunggu Ikhbar Kamis Besok

Hal senada diungkapkan oleh Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Abdul Mu’ti menyebut, fasilitas umum/publik seperti lapangan maupun ruangan terbuka seharusnya bisa dimanfaatkan oleh masyarakat sesuai ketentuan, bukan karena perbedaan paham keagamaan.

“Fasilitas publik seperti lapangan dan fasilitas lainnya adalah wilayah terbuka yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat sesuai dengan ketentuan pemakaian, bukan karena perbedaan paham agama dengan pemerintah,” ujar Abdul Mu’ti saat dihubungi dari Jakarta, pada Senin, 17 April 2023.

Pernyataan tersebut disampaikan Abdul Mu’ti menanggapi adanya penolakan izin penggunaan lapangan terbuka untuk Shalat Ied untuk hari Jumat, 21 April 2023 oleh sejumlah pemerintah daerah.

Abdul Mu’ti mengatakan pemerintah sebagai penyelenggara negara berkewajiban menjamin kemerdekaan warga negara untuk beribadah sesuai dengan agama dan keyakinannya.

Menurutnya, melaksanakan ibadah Idul Fitri di lapangan terbuka bukan kegiatan politik maupun makar. Maka dari itu, Muhammadiyah meminta kepada pemerintah pusat supaya tidak membiarkan pemerintah kelas daerah membuat kebijakan yang inkonstitusional.

“Pemerintah pusat, seharusnya tidak membiarkan pemerintah daerah membuat kebijakan yang bertentangan dengan Konstitusi dan melanggar kebebasan berkeyakinan,” ucapnya. (Lingkar Network | Koran Lingkar)

Exit mobile version