PALANGKA RAYA, Lingkar.news – Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR BPN), menyatakan dirinya siap mendukung pengembangan industri perkebunan kelapa sawit terkait lahan. Hal ini diungkapkannya pada saat menghadiri Borneo Forum 2024 di Palangka Raya, Kalimantan Tengah, pada Jumat, 28 Juni 2024.
AHY mengatakan bahwa masalah utama perkebunan sawit di Indonesia secara umum adalah turunnya jumlah produksi sementara permintaan semakin tinggi. Oleh karena itu, ia ingin agar sejumlah lahan baik di Kalimantan maupun daerah lain agar bisa digunakan untuk meningkatkan produktivitas kelapa sawit.
“Ketika saya mendengarkan apa yang menjadi masalah utama perkebunan kelapa sawit secara umum adalah produksi yang menurun padahal permintaannya semakin tinggi. Dan ada sejumlah isu yang harus kita kelola bersama termasuk lahan-lahan yang seharusnya bisa berproduksi secara optimal di Kalteng, se-Kalimantan, maupun di tempat-tempat lainnya banyak lahan-lahan yang potensial untuk produktivitas kelapa sawit,” ucap AHY.
Menurutnya, kurangnya lahan menjadi persoalan yang perlu segera diatasi. Selain untuk memajukan industri sawit, penambahan lahan juga bisa meningkatkan lapangan pekerjaan bagi masyarakat.
“Ekonomi kita juga pasti akan makin baik kalau hal ini bisa didukung bersama,” ucapnya.
Adapun terkait lahan yang tak bisa digunakan sebagai perkebunan sawit karena masuk ke dalam kawasan hutan, AHY mengatakan bahwa penentuannya menjadi otoritas Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).
“Tetapi tentu kita harus mencari jalan tengah, jangan sampai ini berkelanjutan masalahnya, padahal produktivitas kelapa sawit ini benar-benar diharapkan menjadi mesin pertumbuhan ekonomi karena berkontribusi signifikan terhadap ekonomi nasional, daerah, termasuk membuka lapangan pekerjaan dan kesejahteraan secara umum,” ucapnya.
Jika KLHK menyatakan lahan tersebut clean and clear, maka Kementerian ATR BPN akan memberikan dukungan untuk digunakan sebagai daerah perkebunan sawit.
Ia mengatakan bahwa diperlukan sinergi dan kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah terkait pengurusan lahan sawit. Sebab, menurut AHY, para pemimpin daerah adalah pihak yang paling mengetahui permasalahan serta potensi di wilayahnya masing-masing.
“Kami akan meyakinkan bahwa tugas yang harus dijalankan Kantor Wilayah (Kanwil) BPN di tingkat provinsi dan Kantor Pertanahan (Kantah) di tingkat kabupaten/kota itu juga bisa secara sistematis bekerja, serta kerja sama dengan yang lainnya sehingga pengurusan bisa cepat. Jangan ada yang dipersulit, tetapi juga jangan sampai ada pelaku usaha yang tidak comply,” tegasnya. (Lingkar Network | Anta – Lingkar.news)