JAKARTA, Lingkar.news – Saifullah Yusuf atau akrab dipanggil Gus Ipul resmi menerima jabatan Menteri Sosial (Mensos) dari Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) selaku Pelaksana tugas (Plt) Mensos Muhadjir Effendy, Rabu, 11 September 2024.
Seiring masa kerja kabinet Jokowi yang segera berakhir, Gus Ipul hanya akan menjabat sekitar satu bulan atau hingga Oktober 2024 saja.
Kendati begitu Gus Ipul mengatakan dirinya siap berkolaborasi dengan para pejabat dan pihak terkait guna membantu Presiden Joko Widodo dalam merealisasikan visi misi Kabinet Indonesia Maju untuk mensejahterakan rakyat.
“Saya tadi juga minta waktu satu dua hari untuk konsultasi, tapi tentu yang baik akan kita teruskan sebagaimana sudah saya sampaikan dengan jelas tugasnya Kemensos itu membantu Presiden. Apa yang menjadi arahan Presiden, apa yang menjadi visi-misi Presiden itulah yang akan kita tindak lanjuti dan sekuat tenaga akan kita realisasikan,” kata Gus Ipul.
Pengunduran Diri Tri Rismaharini dari Kemensos Disetujui Presiden Jokowi
Ia menerangkan salah satu masukan dari Plt. Mensos Muhadjir yang akan didalami ke depannya ialah berkenaan dengan tata kelola Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang menjadi acuan bagi kementerian lembaga terkait dalam memberikan bantuan sosial dan kesejahteraan bagi masyarakat.
Oleh karena itu, pihaknya akan segera menyisir sekaligus meningkatkan akurasi dan tata kelola DTKS, mengingat sifat data tersebut memang dinamis sehingga jelas memerlukan pembaharuan secara berkala dan cepat.
“Memang DTKS itu kan data dinamis sebenarnya, ya, bisa sewaktu-waktu berubah karena meninggal atau karena hal-hal lain pindah tempat yang enggak lapor, yang kadang-kadang tidak diinput oleh petugas di lapangan jadi memang data ini patut untuk dicermati perkembangannya dan kita sudah punya tim yang mengikuti dinamika itu, jadi memang soal data ini hal yang sangat penting,” ucapnya.
Dia juga menyatakan akan bekerja maksimal dalam menyelesaikan program kerja Tri Rismaharini walau hanya memiliki waktu bekerja 40 hari ke depan. Ia menambahkan hanya ingin menjalankan sejumlah program untuk mengatasi masalah sosial yang sudah terprogram sembari menyiapkan transisi pemerintahan baru. (Lingkar Network | Anta – Lingkar.news)