JAKARTA, Lingkar.news – Komisi X DPR RI menilai pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) selama tujuh tahun terakhir, terutama sistem zonasi, gagal memberikan akses pendidikan yang adil bagi seluruh siswa di Indonesia.
Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Dede Yusuf, menyatakan bahwa sistem zonasi PPDB banyak diwarnai kecurangan, seperti pemalsuan alamat tempat tinggal dan keterlibatan orang dalam.
Tahun 2023, Dede Yusuf menyebut Komisi X sudah membuat panitia kerja PPDB dengan merekomendasikan Satgas PPDB yang melibatkan Ombudsman, kepolisian, dan pemerintah daerah. Namun kenyataan di lapangan masih ada temuan “siswa titipan” masuk PPDB hingga pemalsuan data di kartu keluarga.
“Untuk mengatasi permasalahan PPDB, Komisi X DPR RI mendorong Kemendikbudristek RI untuk mengevaluasi kebijakan PPDB sistem zonasi,” kata Dede Yusuf dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi X DPR RI dengan Eselon 1 Kemendikbudristek di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa, 9 Juli 2024.
Menurutnya, jika sebuah sistem telah berjalan selama tujuh tahun dan penuh dengan masalah maka sistem itu gagal sehingga perlu perubahan.
“Kami juga memberikan opsi bahwa tahun depan harusnya sistemnya sudah berubah menjadi sistem yang lebih baik lagi. Mau itu kembali ke Ebtanas, PR sekolah, ujian atau apapun itu silakan dikaji,” ujarnya.
PPDB 2024 di 10 Provinsi Bermasalah, Ada Salah Prosedur hingga Manipulasi Dokumen
Namun melihat saat ini pemerintah masih memprioritaskan PPDB, sehingga menurutnya sistem tersebut harus selesai tahun ini.
“PPDB harus selesai tahun ini. Pergantian pemerintahan harus ada konsep baru lagi,” sambungnya.
Pihaknya pun menekankan pentingnya pemerataan kualitas pendidikan untuk menghilangkan persepsi masyarakat mengenai sekolah favorit.
Sebelumnya, anggota Komisi X DPR RI Zainuddin Maliki telah meminta penyelenggara pendidikan di seluruh tingkatan agar bersikap transparan dalam melaksanakan PPDB. Menurut Zainuddin, transparansi merupakan salah satu poin penting dalam memastikan tidak ada kecurangan dalam PPDB.
“Menurut saya, masih juga akan ada masalah kalau mentalitas kita untuk berterus terang, kejujuran, transparansi itu belum ada,” ucapnya. (Lingkar Network | Anta – Lingkar.news)
