JAKARTA, Lingkar.news – Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Raja Juli Antoni membagikan 33 sertifikat tanah milik pondok pesantren, yayasan wakaf, hingga Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama yang tersebar di sembilan desa di Kabupaten Jombang, Jawa Timur.
“Kedatangan saya ke sini dalam rangka menindaklanjuti MoU yang telah diteken antara Kementerian ATR/BPN dengan Nahdlatul Ulama di Jakarta dua bulan yang lalu,” kata Raja saat melakukan kunjungan kerja ke Jombang Jawa Timur yang dikutip dari siaran pers di Jakarta pada Senin, 17 Oktober 2022.
Penyerahan secara simbolis disampaikan pada empat pondok pesantren (ponpes) dan satu Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama yaitu PP Falahul Muhibbin Watu Galuh, PP Hamatul Quran Jogoroto, PP Bumi Damai Al-Muhibbin Tambakberas, PP Walisongo Cukir, dan Ketua MWC NU Sumobito.
Penyerahan sertifikat tersebut, menurutnya, adalah cara untuk memastikan adanya kepastian hukum tanah sehingga tidak terjadi masalah di kemudian hari, terutama ancaman dari praktik mafia tanah.
“Kami tidak menginginkan bila suatu hari nanti ada mafia tanah yang menggugat tanah milik pesantren NU misalnya. Nah untuk mencegah hal itu terjadi, kita kasih perisai dulu dengan sertifikat ini,” kata Raja Juli.
Ia menyampaikan komitmen Kementerian ATR/BPN terus mendukung Nahdlatul Ulama untuk melakukan sertifikasi tanah baik milik kelembagaan maupun milik warga Nahdlatul Ulama.
“Kita menginginkan Nahdlatul Ulama yang semakin besar dengan terus mengamong masyarakat. Kami di ATR/BPN berkomitmen menopang hal tersebut. Sebab tanah pesantren dan Kyai tidak boleh diserobot mafia,” katanya.
Raja Juli menyampaikan, tanah yang sedemikian luas dimiliki oleh Nahdlatul Ulama harus diamankan oleh seorang panglima. Atas hal itu, Wamen ATR/BPN menyatakan kesiapannya untuk menjadi panglima santri.
“Setiba di Jakarta nanti, saya mau izin dan minta restu Pak Menteri untuk menjadi Panglima Santri. Insya Allah saya siap jadi Panglima Santri untuk mengamankan tanah kyai dan pesantren,” katanya. (Lingkar Network | Anta – Lingkar.news)
Anggaran Pendidikan Berpotensi Turun, Kemendikbud dan DPR Gelar Diskusi
Jakarta, Lingkar.news - Diskusi kelompok terpumpun guna menjawab tantangan terkait peningkatan kualitas dan akses pendidikan yang berkeadilan di seluruh wilayah...
Read more
