JAKARTA, Lingkar.news – Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, segera membenahi sistem perparkiran di kawasan Jakarta untuk mencegah kebocoran pendapatan asli daerah (PAD).
“Kita juga akan lakukan pembenahan perparkiran,” kata Pramono di hadapan awak media di Gedung Balai Kota Jakarta, Selasa, 20 Mei 2025.
Pramono menilai pembenahan sistem perparkiran perlu segera dilakukan.
Sebab, ia menilai sistem perparkiran di Jakarta sudah 15 tahun tidak pernah dilakukan perubahan.
“Sistem perparkiran sampai sekarang masih semrawut karena banyak lokasi dikuasai oleh preman, bahkan anggota ormas,” jelasnya.
Menurutnya, kondisi tersebut mengakibatkan kebocoran pada PAD. Pasalnya, parkir liar yang menggunakan pembayaran tunai tak masuk ke kas daerah.
Sebelumnya, Ketua Komisi C DPRD DKI Jakarta, Dimaz Raditya, menyarankan unit pelaksana teknis (UPT) perparkiran di Jakarta dilelang ke pihak swasta jika tak bisa diubah.
“Kalau UPT parkir dikelola pihak swasta, bisa jadi lebih baik dan optimal, jadi kebocoran dana bisa dicegah,” kata Dimaz saat rapat Komisi C DPRD DKI Jakarta bersama jajaran UPT Parkir Dishub DKI di Jakarta, Rabu, 14 Mei 2025.
“Kalau tidak perform dan terobosan, Komisi C saran agar UPT parkir dibubarkan dan dilelang ke swasta karena anggaran pendapatan daerah bocor, kalau kita hitung sampai angka triliunan rupiah. Ini parah sekali,” kata Dimaz.
Jurnalis: Ceppy Febrinika Bachtiar
Editor: Rosyid
