YOGYAKARTA, Lingkar.news – Penggunaan knalpot tidak sesuai standar atau bising (brong) berpotensi menjadi biang keributan saat kampanye terbuka atau rapat umum Pemilu 2024.
Kepala Polda Daerah Istimewa Yogyakarta Irjen Pol. Suwondo Nainggolan di halaman Stadion Mandala Krida, Kota Yogyakarta, Rabu, 17 Januari 2024 mengatakan bahwa larangan penggunaan knalpot brong akan diberlakukan selama kampanye terbuka berlangsung.
“Karena kan (suara knalpot brong) bisa menimbulkan emosi sesaat,” kata Suwondo.
Menurut dia, Polda DIY telah mengumpulkan laskar atau simpatisan, bersama dengan perwakilan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), serta partai politik untuk mencegah berbagai potensi gesekan, termasuk mendeklarasikan gerakan bersama berkendara tanpa knalpot brong.
“Sudah sepakat, kami semua, teman-teman bisa rasakan, kemarin beberapa gerakan yang di Yogyakarta maupun keluar Yogyakarta semuanya tanpa knalpot blombongan,” jelasnya.
Selain melarang penggunaan kendaraan berknalpot brong, lanjut Suwondo, polisi juga mengawasi setiap zona maupun rute yang akan dilalui para peserta kampanye rapat umum Pemilu 2024.
Menurut dia, polisi akan memberikan pengawalan bagi peserta kampanye dengan jumlah besar.
“Pengawalan depan dan samping. Itu penting,” ujar Suwondo.
Sementara itu, Komandan Korem (Danrem) 072/Pamungkas Brigjen TNI Zainul Bahar menambahkan jajarannya akan membantu pengamanan, khususnya mencegah gesekan massa, dengan memetakan kawasan rawan konflik di Yogyakarta.
Zainul memastikan jajaran TNI siap mendukung pengamanan Polri di lapangan dengan mengedepankan sikap humanis.
“Kami juga menyiapkan hal-hal yang kemungkinan-kemungkinan terjadi, tetapi dengan tetap mengedepankan humanis, apa pun cerita itu masyarakat kita,” kata Zainul.
Anggota KPU DIY Sri Surani mengatakan pihaknya masih menginventarisir lokasi kampanye terbuka Pemilu 2024, yang berlangsung mulai 21 Januari hingga 10 Februari.
KPU DIY juga masih menunggu jadwal kampanye terbuka dari KPU RI sebagai acuan jadwal di level provinsi, kabupaten, dan kota.
“Kalau rapat umum biasanya yang banyak pakai capres-cawapres, maka tentu harus di pusat membuat jadwal di daerah, kemudian provinsi menentukan di kabupaten dan kota agar tidak terjadi benturan,” kata Sri Surani yang juga koordinator Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan SDM KPU DIY itu.
Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI telah menetapkan tiga peserta Pilpres 2024, yakni pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD nomor urut 3.
Masa kampanye berlangsung mulai 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024. Selepas kampanye, ada masa tenang pada 11-13 Februari 2024. Kemudian, jadwal pemungutan suara Pemilu 2024 berlangsung serentak pada 14 Februari 2024. (Lingkar Network | Anta – Lingkar.news)
