TULUNGAGUNG, Lingkar.news – Pelaksanaan penerimaan peserta didik baru (PPDB) tingkat SMA/SMK di Tulungagung terdapat sejumlah persoalan. Salah satunya dugaan “permainan” dalam penjaringan siswa tahun ajaran 2024/2025.
DPRD Tulungagung, Jawa Timur pun menggunakan hak interpelasi untuk mengurai sengkarut masalah PPDB jenjang SMA di Tulungagung yang dinilai menyebabkan kegaduhan publik.
Wakil Ketua DPRD Tulungagung, Ahmad Baharudin, pihaknya sudah menggelar rapat dengar-pendapat namun pihak kepala cabang dinas pendidikan (Kacabdisdik) Tulungagung Sindhu Widyabrata tidak hadir.
“Hearing kemarin, namun kacabdisdik tidak datang, hanya diwakilkan ketua MKKS (musyawarah kerja kepala sekolah). Tidak cukup,” kata Baharudin, Jumat, 19 Juli 2024.
Padahal, DPRD Tulungagung sengaja mengadakan dengar pendapat dengan Cabdisdik, MKKS Tulungagung, dan DPRD Tulungagung untuk mendapatkan kejelasan terkait pelaksanaan PPDB jenjang SMA/SMK.
Namun, Kacabdisdik tidak hadir sejak rapat dimulai hingga selesai tanpa memberikan kejelasan.
“Saya menyayangkan ketidakhadiran Kacabdisdik saat diundang untuk menyikapi permasalahan PPDB di Tulungagung. Dia malah mengabaikan undangan dari DPRD, seolah tidak ada kepedulian untuk menyelesaikan permasalahan di bidang pendidikan di Tulungagung,” terangnya.
Baharudin menegaskan, sejauh ini pihaknya masih belum mendapat keterangan memuaskan perihal permasalahan PPDB 2024.
Oleh karena itu, DPRD Tulungagung akan menjadwalkan ulang pertemuan dengan Kacabdisdik agar seluruh pihak yang berwenang dapat hadir untuk mencari solusi.
“Tujuan kami hanya ingin mencari solusi atas permasalahan ini, sehingga ke depannya permasalahan serupa tidak terjadi lagi. Kami berharap Kacabdisdik bisa memenuhi panggilan kami,” ucapnya.
Sementara itu, Ketua MKKS Tulungagung, Agus Sugiarto, mengatakan Kacabdisdik Provinsi Jawa Timur wilayah Tulungagung-Trenggalek, Sindhu Widyabadra, tidak hadir karena ada kegiatan pemetaan PPPK baru di Batu.
Agus mengaku dirinya diberi amanat oleh Kacabdisdik untuk menyampaikan proses PPDB di Tulungagung.
Atas permasalahan ini, Agus Sugiarto berjanji akan berupaya memperbaiki permasalahan terkait dugaan pelanggaran selama pelaksanaan PPDB.
Hal ini bertujuan agar pelaksanaan PPDB jenjang SMA/SMK di Tulungagung mendatang tidak mengalami kesalahan yang sama.
“Semuanya akan kita perbaiki, mungkin masih ada juga sistem yang belum dapat mengakomodasi semua. Jadi setiap tahun kita evaluasi,” jelasnya.
Kegaduhan PPDB SMA/SMK di maksud terutama berkaitan dengan banyaknya manipulasi/rekayasa data kependudukan peserta PPDB untuk menyiasati kebijakan zonasi di sejumlah sekolah unggulan.
Menurut informasi yang beredar, banyak peserta didik baru yang pindah kependudukan atau KK ke rumah sekitar sekolah favorit.
Akibatnya, di beberapa sekolah hasil PPDB lebih banyak siswa luar daerah (domisili asli jauh) yang lolos penjaringan.
Sementara peserta PPDB yang asli warga sekitar dan sudah pasti masuk zonasi, justru tidak lolos.
Selain akal-akalan kependudukan agar masuk zonasi 1, muncul dugaan adanya “siswa titipan” pejabat ataupun orang tertentu dengan pelicin sejumlah uang dengan nominal yang telah ditentukan sumber di internal sekolah. (Lingkar Network | Anta – Lingkar.news)