SEMARANG, Lingkar.news – Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin Maimoen, menegaskan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah tidak mengirim anak bermasalah ke barak militer.
Pengiriman siswa bermasalah ke barak militer tersebut ramai menjadi perbincangan publik setelah Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mencetuskan kebijakan yang berlaku per 2 Mei 2025.
“Kedisiplinan itu memang wajib, tapi tidak harus dilakukan dengan memasukkan pelajar ke barak militer. Semua ada aturannya, kita bukan negara yang siap perang kok,” ujar Wagub Jateng usai Apel Kesiapsiagaan Satpol PP, Linmas, dan Damkar Tingkat Provinsi Jawa Tengah yang digelar di Halaman Kantor Gubernur Jawa Tengah pada Kamis, 15 Mei 2025.
Wagub menambahkan bahwa di Jawa Tengah, beberapa sekolah memang bekerja sama dengan unsur militer untuk menerapkan kedisiplinan. Namun, pelatihan dilakukan di lingkungan sekolah, bukan di barak militer.
“Yang paling utama bagi pelajar adalah ketertiban, kedisiplinan, dan kesadaran bahwa mereka masih dalam usia belajar. Itulah yang harus kita utamakan,” tegasnya.
Gubernur Jateng Luthfi Pilih Disiplinkan Siswa Bermasalah Sesuai Aturan Hukum
Pernyataan ini sekaligus menjawab pertanyaan masyarakat soal kemungkinan Jawa Tengah mengikuti langkah Jawa Barat yang menerapkan program militerisasi bagi anak-anak bermasalah.
Program kontroversial tersebut diprakarsai oleh Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, dengan alasan mendidik karakter anak-anak yang dianggap tidak bisa dibina lagi oleh orang tuanya.
Kebijakan tersebut menuai pro dan kontra di tengah masyarakat. Sejumlah pihak, termasuk Komnas HAM dan aktivis pendidikan, menilai kebijakan itu melanggar hak anak dan tidak sejalan dengan Undang-Undang Perlindungan Anak. Mereka menyebut, anak bermasalah seharusnya dibina melalui pendidikan formal dan dukungan keluarga, bukan dengan pendekatan militeristik.
Meski demikian, sejumlah pihak juga menyuarakan dukungan atas kebijakan tersebut. Mereka berpendapat bahwa pendekatan disiplin ala militer dapat mengubah perilaku anak-anak yang sulit dibina. Bahkan Menteri HAM RI, Natalius Pigai, turut mengapresiasi program tersebut dan menyebut bahwa bila terbukti efektif, bukan tidak mungkin diterapkan secara nasional.
Namun bagi Jawa Tengah, Gus Yasin menegaskan bahwa pendekatan tersebut tidak akan diadopsi. Ia juga menekankan bahwa setiap daerah memiliki karakteristik dan pendekatan sosial yang berbeda.
“Jawa Tengah punya pendekatan sendiri. Kita punya keakraban yang berbeda dengan masyarakat Jawa Timur maupun Jawa Barat. Tidak perlu membanding-bandingkan, yang penting kita semua menjalankan tugas demi kesejahteraan masyarakat,” tutupnya.
Jurnalis: Rizky Syahrul
Editor: Ulfa Puspa
