SEMARANG, Lingkar.news – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah perlu bekerja keras untuk mengendalikan inflasi tahun 2025 bersama Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) meskipun pengendalian inflasi pada 2024 cukup bagus yakni 1,67 secara year on year (YoY).
Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Tengah Nana Sudajana menyatakan inflasi di Jateng melebihi target nasional. Bahkan pada medio 2024, upaya pengendalian inflasi Jateng oleh tim TPID Jateng dinobatkan sebagai yang terbaik se-Jawa-Bali.
“Capaian pengendalian inflasi di wilayah Jateng cukup bagus, yakni pada angka 1,67 persen pada 2024. Itu artinya kita di bawah standar nasional, sebagaimana yang disampaikan pemerintah pusat, yakni pada angka 2,5 persen,” katanya, dalam keterangan yang diterima Rabu, 15 Januari 2024.
Nana mengatakan bahwa Kemendagri terus konsisten melakukan evaluasi bersama untuk pengendalian inflasi di seluruh Indonesia, termasuk Jawa Tengah yang dikenal sebagai lumbung pangan nasional.
“Jadi kalau kemendagri serius, kita harus lebih serius, meskipun fakta di lapangan kita sudah melakukan langkah-langkah optimal dalam melaksanakan program prioritas dari pusat,” imbuhnya.
Keseriusan Pemprov Jateng dalam mengendalikan inflasi, berdampak pada semakin baiknya kesejahteraan masyarakat. Hal itu tercermin dari turunnya angka kemiskinan Jateng, dari semula 10,77% pada 2023 menjadi 10,47% pada 2024. Kemiskinan ekstrem yang semula 1,9% pada 2022 menjadi 1,1% pada 2023.
Selanjutnya, angka pengangguran turun dari 5,89% pada Agustus 2023 menjadi 4,70% pada Agustus 2024.
Sementara itu, Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Jawa Tengah, Rahmat Dwisaputra menilai positif langkah Provinsi Jateng dalam mengantisipasi kenaikan harga beras yang merupakan volatile food.
Rahmat membeberkan, Pj Gubernur Nana Sudjana bersurat kepada pemerintah kabupaten/ kota untuk mereplikasi keberadaan toko Pangan Aman Tersedia untuk Warga Kita (Pandawa Kita). Upaya itu berhasil menurunkan angka inflasi komoditas beras sebesar 17,58%.
“Ini hasil kombinasi program Kendaraan Pengendali (Kendil) Jateng dan Toko Pandawa di 13 kabupaten/kota,”ujarnya.
Kepala Biro Perekonomian Setda Jateng, July Emmylia mengatakan pemprov melakukan beberpa langkah untuk kendalikan inflasi di Jateng ai antaranya, memperkuat jalinan dengan petani komoditas cabai atau New Champion, dan New Food Supply Chain. Kemudian membentuk ekosistem berusaha bagi petani dari hulu sampai hilir. Seperti, pemberian kredit, hingga penyediaan buyer atau pembeli.
Pada 2025, upaya-upaya itu semakin digencarkan. Satu di antaranya dengan pemberian subsidi untuk pendirian toko “Si Manis Mart”, yang nantinya akan menjadi acuan harga di pasar tradisional.
“Akan ada surat gubernur, untuk lebih serius mengendalikan inflasi (2025). Satu di antaranya replikasi Si Manis Mart di pasar-pasar pantauan BPS. Toko itu harapannya jadi referensi harga dan mempengaruhi psikis pasar, bahwa ada barang dan harga bisa dikendalikan,” pungkas Emmy. (Lingkar Network | Syahril Muadz – Lingkar.news)