Pemprov Jateng Dinilai Gagal Turunkan Angka Kemiskinan

Pemprov Jateng Dinilai Gagal Turunkan Angka Kemiskinan

ARAHAN: Anggota Komisi E DPRD Jawa Tengah, Ida Nurul Farida saat memberikan arahan dan opini terkait LKPJ Gubernur Jawa Tengah tahun 2022.

SEMARANG, LINGKAR Anggota Komisi E DPRD Jawa Tengah, Ida Nurul Farida menilai bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Tengah belum berhasil menurunkan angka kemiskinan di akhir tahun 2022.

Meski jumlah penduduk miskin pada September 2022 mengalami penurunan dari yang semula 3,93 juta orang menjadi 3,86 juta orang, namun jumlah tersebut masih terbilang tinggi jika dibandingkan dengan bulan Maret 2022.

Dari Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Jawa Tengah tahun 2022, disampaikan bahwa jumlah penduduk miskin pada September 2022 mengalami kenaikan sebesar 26,79 ribu orang dibanding Maret 2022, atau naik 0,05 persen dari 10,93 persen menjadi 10,98 persen.

Sementara, pada RPJMD Provinsi Jawa Tengah, angka kemiskinan tahun 2022 ditarget menurun sebesar 8,27 persen. Hal ini berarti kinerja penurunan angka kemiskinan Pemprov Jateng pada akhir Tahun 2022 belum sesuai target tahun 2023 yang sudah direncanakan dalam RPJMD. dan masih harus mengejar 2,71% penduduk terangkat dari garis kemiskinannya. 

“Menurut saya kinerja Pemprov Jateng  dalam menurunkan angka kemiskinan di akhir 2022 belum sesuai target. Untuk mencapainya masih harus mengejar 2,71 persen, karena targetnya 8,27 persen, sementara angka capaian 10,98 persen,” ungkapnya.

Garis Kemiskinan pada September 2022 tercatat sebesar Rp 464.879 per kapita per bulan dengan komposisi garis kemiskinan makanan sebesar Rp 349.523 per kapita per bulan (75,19 persen) dan garis kemiskinan bukan makanan sebesar Rp 115.356 per kapita per bulan (24,81 persen).

“Seperti pengalaman tahun lalu, LHP BPK terhadap kinerja Pemprov Jateng Tahun Anggaran 2021 menyebutkan bahwa program penanggulangan kemiskinan belum berdampak pada kenaikan pendapatan penduduk miskin secara berkesinambungan,” terangnya.

Menurutnya, program unggulan yang diusung Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo terkait penanggulangan kemiskinan yakni pembentukan satgas kemiskinan perlu dievaluasi.

“Program unggulan tersebut merupakan gagasan yang baik, namun pada pelaksanaannya perlu dievaluasi. Terkait penghambat yang tidak dapat diatasi dan tantangan apa yang tidak dapat dihadapi. Sehingga penurunan angka kemiskinan belum sesuai target yang direncanakan,” tegasnya. (RIZKY SYAHRUL AL-FATH – KORAN LINGKAR)

Exit mobile version