JEPARA, Lingkar.news – Usulan kenaikan biaya haji Indonesia menuai banyak tanggapan dari berbagai kalangan, tak terkecuali Ketua DPRD Jepara, Haizul Ma’arif.
Menurutnya, kenaikan biaya haji yang mencapai angka Rp 69 juta cukup mengejutkan. Ia menilai, harus ada kajian ulang terkait kebijakan kenaikan biaya haji tersebut.
“Naiknya biaya haji saya juga kaget. Ini saya kira pemerintah harus menghitung ulang secara tepat,” ungkap Gus Haiz, sapaan akrab Ketua DPRD Jepara, baru-baru ini.
Rektor IAIN Kudus Nilai Usulan Biaya Haji Wujud Implementasi Istitha’ah yang Adil
Gus Haiz merasa kasihan terhadap masyarakat terkait usulan kenaikan biaya haji, dimana jumlah tersebut merupakan 70 persen dari usulan rata-rata Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH).
Ia menyatakan, selama ini masyarakat sudah menunggu lama. Apalagi ditambah adanya pandemi yang menyebabkan agenda keberangkatan sempat ditunda.
“Calon jamaah hanya sambat (mengeluh, red), curhat ke saya. Sudah nunggu lama, mau berangkat tiba-tiba biaya naik sedemikian itu,” ujarnya.
Menag Yaqut Cholil Usulkan Biaya Haji 2023 Naik Jadi Rp 69 Juta, Ini Faktanya
Di sisi lain, Ketua DPRD Jepara mengungkapkan bahwa dana haji yang dikelola Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) seharusnya dapat meringankan masyarakat. Terutama terkait subsidi yang seharusnya diterima oleh masyarakat.
“Kalau melihat kenaikan hari ini gak realistis lah. Dari pemerintah Arab Saudi saja infonya alami penurunan,” tegasnya.
Tanggap mendengar keluhan masyarakat, Gus Haiz meminta BPKH harus angkat bicara agar proses pengelolaan yang dilakukan dapat diketahui secara gamblang dan transparan.
“Kita belum tahu terkait pengelolaan dana haji. Mulai dari bagaimana dan subsidinya seperti apa, kita belum tahu dan itu harus transparan,” tukasnya. (Lingkar Network | Aziz Afifi – Koran Lingkar)
