JEPARA, Lingkar.news – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jepara mendapatkan pujian dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Republik Indonesia. Pujian tersebut disampaikan dalam rapat Evaluasi Kinerja Triwulan secara daring bersama sejumlah kepala daerah lain di Indonesia pada Selasa, 31 Januari 2023.
Kabupaten Jepara menerima sanjungan dikarenakan pencapaian kinerja dalam beberapa kategori, yaitu pendapatan daerah, belanja daerah, inflasi, kemiskinan, stunting, hingga pengangguran. Dari semua kategori tersebut, Jepara hanya mempunyai satu catatan yakni berkaitan dengan proxy inflasi.
Berdasarkan paparan yang disampaikan dalam acara tersebut, proxy inflasi di Jepara mencapai 1,9 persen. Angka tersebut masih berada di atas proxy nasional yang hanya 1 persen.
Meskipun demikian, Penjabat (Pj) Bupati Jepara Edy Supriyanta tetap memberikan apresiasi atas kinerja yang telah dilakukan oleh jajaran Pemkab Jepara.
“Namun, ada beberapa hal yang harus ditekankan kembali. Kita masih melihat proxy inflasi masih di atas 1 persen. Tentu ini masih harus kita genjot lagi,” ungkap Pj Bupati Jepara, Edy Supriyanta.
Menurutnya, sektor pangan dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) harus dimaksimalkan eksistensinya untuk menekan proxy inflasi tersebut.
“Pertama dari UMKM, genjot lagi UMKM beberapa daerah. Jika ada yang meminta izin pameran, tolong kembangkan dan tolong dibantu. Insya Allah, kita juga akan mengadakan pameran furniture skala internasional,” ujarnya.
Sedangkan dari sisi pertanian, Edy meminta para Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Pemkab Jepara untuk memberikan contoh kepada masyarakat dalam menanam komoditi cabai.
Misalnya, lanjut Edy, OPD di Jepara dapat mengembangkan cabai dengan menggunakan media polybag sebagai bentuk ajakan kepada masyarakat untuk gemar bertanam sayuran.
“Dinas Pertanian tolong cari bibit agar ditanam di polibek dan ditanam di belakang pendopo. Memberikan contoh masyarakat agar bisa menanam. Agar diarahkan ke lahan kosong. Agar inflasi ini digenjot,” pesannya.
Di sisi lain, ia juga menyinggung terkait pemantauan secara berkala di sejumlah pasar induk di Jepara. Hal ini, kata Edy, dimaksud sebagai upaya penanganan inflasi.
Edy menilai, permasalahan inflasi apabila tidak segera ditangani akan berdampak pada masyarakat. Utama terkait transportasi umum yang ada di Jepara.
Selain keberadaan permasalahan inflasi, orang nomor satu di Jepara itu juga menyoroti kasus stunting. Ia berharap, kasus stunting di Kabupaten Jepara dapat terus ditekan untuk mensukseskan program zero stunting di tahun 2024 mendatang.
“Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) 18,6 data yang digunakan juga terlalu sedikit. Dari balita 100 ribu anak yang diambil 300 anak ini cukup sedikit. Saya harapkan ini genjot, semua dapat digenjot. Tentu ini bisa dicapai,” tegasnya. (Lingkar Network | Aziz Afifi – Koran Lingkar)
