SEMARANG, Lingkar.news – Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, berupaya mendekatkan akses layanan bahan bakar solar kepada para nelayan melalui pembangunan stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU).
“Jadi, akan ada beberapa SPBU yang kami tempatkan di muara dan lain sebagainya. Petanya sudah ada, termasuk di wilayah kita,” ujarnya, dalam pernyataan yang diterima di Semarang, Kamis, 13 Maret 2025.
Luthfi mengatakan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah akan berupaya untuk membuat SPBU yang dekat dengan tempat-tempat nelayan berada.
Hal itu disampaikan saat menanggapi curhatan perwakilan nelayan pada acara Ngopi Barang Pak Luthfi (Ngopfi) di Garasi Alat Berat PT Elcander Duta Sarana (EDS), Desa Karangkandri, Kecamatan Kesugihan, Kabupaten Cilacap, Jateng, Rabu, 12 Maret 2025 malam.
Seorang nelayan asal Cilacap, Yoga, menyatakan seringkali para nelayan di daerah Cilacap kekurangan solar untuk kebutuhan melaut.
“Saya mewakili teman-teman nelayan, minta tolong agar solar subsidi ditambah, karena sering sekali rebutan solar,” ujarnya.
Yoga juga mengeluhkan kualitas solar yang dibeli di daerahnya kurang baik.
“Mumpung ada Pak Gubernur dan Bupati, ada dari Pertamina juga, tolong diperhatikan,” ucapnya.
Gubernur Jateng yang mendengar aspirasi warga tersebut langsung menanggapi, dan mengatakan bahwa solar subsidi untuk nelayan memang harus tersedia secara maksimal supaya para nelayan bisa lebih berdaya.
“Solar bersubsidi itu kan kebijakan pemerintah, nanti akan kita cek ke lapangan apakah itu sudah tepat sasaran apa belum,” ucapnya.
Pada kesempatan itu, Luthfi juga menyerap aspirasi dari masyarakat di pesisir Cilacap lainnya, yakni pemanfaatan lahan seluas 18 hektare bekas tambak udang.
Lahan itu diketahui milik TNI yang sebelumnya sempat dikelola oleh pengusaha udang, namun saat ini terbengkalai, dan sejumlah warga minta agar lahan tersebut bisa dimanfaatkan oleh para petani.
Mengenai hal ini, Gubernur Jateng akan berkoordinasi dengan instansi terkait agar lahan tersebut bisa digunakan menjadi lebih produktif, khususnya agar dapat dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar.
“Kalau itu milik Kodam, kami akan berkoordinasi dengan mereka,” ucapnya.
Selain itu, ia menjelaskan bahwa pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah memiliki program pemanfaatan tambak yang tidak terpakai, setidaknya untuk wilayah Jateng akan mendapatkan bantuan sekitar 15 ribu hektare pemanfaatan kembali tambak terbengkalai.
“Kami sudah koordinasi dengan kementerian untuk di Pantura dan daerah pantai lainnya di Jawa Tengah, akan dibantu 15 ha tambak tidak terpakai untuk dimanfaatkan ternak Nila Salim. Itu program pemerintah pusat,” terangnya. (Lingkar Network | Anta – Lingkar.news)
