SEMARANG, Lingkar.news – Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Jawa Tengah (Jateng) mengungkapkan ada perbedaan data angka PHK (pemutusan hubungan kerja) di Jateng dengan data Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker).
Kepala Bidang Hubungan Industri Disnakertrans Jateng, Ratna Dewajati, mengungkapkan sepanjang Januari-Agustus 2024 tercatat angka PHK di 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah mencapai 8.231 orang. Selain itu, 3.719 pekerja lainnya juga dirumahkan oleh perusahaan masing-masing.
Data tersebut berbeda dari rilis Kemnaker yang menyebutkan Jawa Tengah sebagai daerah dengan kasus PHK tertinggi mencapai 14.712 orang pada Agustus 2024.
“Kami telah melakukan klarifikasi dengan pemerintah pusat mengenai data yang tercatat di Satudata Kemnaker. Misalnya, di SAI Apparel terjadi relokasi pekerja yang dilaporkan sebagai PHK. Padahal jumlah PHK yang sebenarnya hanya 1.482 orang dari laporan 8.000. Kami berencana melakukan klarifikasi lebih lanjut ke Jakarta pekan depan untuk memperbaiki data ini,” ucap Ratna di Semarang, Selasa, 1 Oktober 2024.
Menurut Ratna, tingginya angka PHK sebagian besar disebabkan dampak geopolitik. Seperti perang di Ukraina yang mengganggu pasokan bahan baku tekstil.
“Selain itu, hubungan dagang yang tidak stabil antara China dan Amerika Serikat serta kebijakan impor yang memengaruhi persaingan pasar di Indonesia turut berkontribusi pada turunnya pesanan dan perang harga,” jelasnya.
Ratna menyebutkan dari total 8.231 PHK yang tercatat, Kabupaten Boyolali menyumbang 1.166 pekerja atau 20,19 persen, diikuti Kabupaten Pekalongan dengan 1.268 pekerja atau 15,41 persen, dan Kota Semarang dengan 1.210 pekerja atau 14,71 persen.
“Sektor yang paling terdampak adalah tekstil dan garmen yang menyumbang 44,77 persen dari total PHK, diikuti oleh sektor manufaktur dengan 25,71 persen serta sektor perdagangan dan jasa keuangan dengan 17,08 persen,” terangnya.
Lebih lanjut, Ratna memprediksi bahwa angka PHK di Jateng dapat terus meningkat hingga akhir tahun 2024. Jumlah total PHK diperkirakan bisa mencapai dua kali lipat dari angka tahun 2023, yang hanya mencapai 4.302 pekerja.
Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) – Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Jawa Tengah Aulia Hakim berharap ada harmonisasi data supaya dapat menemukan solusi konkret terkait PHK yang semakin masif. (Lingkar Network | Rizky Syahrul – Lingkar.news)
