APBD 2024 Turun, Pemkab Jepara bakal Lakukan Efisiensi Anggaran

APBD 2024 Turun, Pemkab Jepara bakal Lakukan Efisiensi Anggaran

POTRET: Sekretaris Daerah (Sekda) Jepara, Edy Sujatmiko. (Tomi Budianto/Lingkar.news)

JEPARA, Lingkar.news Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jepara, Jawa Tengah bakal memangkas anggaran untuk perjalanan dinas bagi para pejabatnya. Hal itu dilakukan guna penghematan anggaran, karena Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBD) Kabupaten Jepara diperkirakan turun mencapai Rp 58,5 miliar atau setara 2,45 persen dibanding APBD tahun 2023.

Sekretaris Daerah (Sekda) Jepara Edy Sujatmiko menjelaskan, APBD Kabupaten Jepara pada 2024 turun menjadi Rp 2,33 triliun. Sedangkan pada 2023, jumlah APBD Jepara sebanyak Rp 2,39 triliun.

“Salah satu penyebab penurunan adalah pendapatan asli daerah (PAD) yang turun hingga Rp 36 miliar atau 7,19 persen dari tahun 2023,” kata Edy, pada Kamis, 4 Mei 2023.

Ia merinci, PAD terkoreksi hingga Rp 36 miliar. Hal itu seiring terbitnya beberapa regulasi dari tingkat pusat yang menyebabkan sejumlah pajak daerah tak lagi bisa dipungut.

“Selain penurunan pendapatan daerah, ada juga penganggaran pelaksanaan Pemilu serentak 2024 yang membutuhkan anggaran Rp 42,5 miliar,” kata Edy Sujatmiko yang dalam kesempatan tersebut didampingi Kepala BPKAD Jepara Ronji, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Bappeda Jepara Hery Yuliyanto, dan Kepala DPUPR Ary Bahtiar.

Atas kondisi tersebut, kata Edy, membuat kemampuan APBD Kabupaten Jepara melemah sehingga efektivitas dan efisiensi harus dilakukan. Ia menuturkan, penurunan belanja diproyeksikan mencapai Rp 134 miliar atau 5,33 persen dibanding tahun 2023 yang tercatat Rp 2,5 triliun.

“Karena itulah (penurunan APBD dan penganggaran pelaksanaan Pemilu serentak 2024, red), ada sejumlah efisiensi dan efektivitas terutama dari dua pos, yakni perjalanan dinas serta pelatihan, workshop dan pelatihan di luar kota,” tutur Edy.

Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Bappeda Jepara Hery Yuliyanto menambahkan bahwa, perangkat daerah diberi waktu untuk melakukan input anggaran rencana kerja tahun 2024 mulai tanggal 5-14 Mei 2024.

“Rencana kerja itu akan direkap, lalu perangkat daerah menyampaikan argumen penyampaian rencana kerja itu. Harus benar-benar efektif dan efisien,” ucap Hery. (Lingkar Network | Tomi Budianto – Koran Lingkar)

Exit mobile version