PATI, LINGKAR – Kontestasi Pilkada memunculkan nama-nama baru dalam dunia perpolitikan. Tak terkecuali, sejumlah nama baru pun bermunculan dalam kontestasi Pilkada Pati 2024. Di antara calon-calon yang telah melakukan sosialisasi dalam pencalonan, terdapat satu sosok yang masih menjabat sebagai ASN aktif, yakni Camat Dukuhseti Agus Sunarko, S.STP., M.Si.
Pencalonan pria yang akrab disapa Agsun ini oleh sebagian pihak dianggap hanya penggembira dalam kontestasi, mengingat statusnya yang masih ASN.
Sesuai regulasi, ASN dilarang berpolitik praktis. Meskipun demikian, Agsun seakan-akan menegaskan tekadnya untuk maju dalam pencalonan sebagai bakal calon bupati Pati 2024.
Penegasan itu dibuktikan dengan mendaftar ke seluruh parpol yang memiliki kursi di DPRD Pati. Mulai dari Demokrat, NasDem, Gerinda, PDIP, Golkar, PPP, PKB, hingga PKS. Ia juga mengumumkan niatnya melepas status ASN jika telah mendapat rekomendasi untuk maju sebagai Calon Bupati Pati 2024.
Salah satu pemerhati politik di Kabupaten Pati, drs. H. Pramudya pun ikut memprediksi jika Agus Sunarko itu kemauannya untuk maju Pilbup Pati cukup kuat.
“Kalau saya bicara kaitannya dengan Agus Sunarko, saya yakin dia punya kemauan,” katanya kepada Lingkar secara eksklusif, pada Senin 8 Juli 2024.
Meski ada kemauan, Pramudya tak menafikan pentingnya kesiapan modal. Tanpa hal itu, ia menilai kecil kemungkinan Agsun bisa mendapatkan parpol.
“Secara elektabilitas saat ini Mas Agus Sunarko masih rendah, tetapi kita juga bicara finansial. Kalau dia elektabilitas rendah tetapi secara finansial kuat, saya yakin elektabilitasnya bisa tinggi saat hari H. Nah, sekarang pertanyaannya, kira-kira Agsun itu secara finansial punya ongkos politik ‘ndak? Kalau nggak ya saya kira ya akan berat. Untuk dapat rekom saja, saya kira juga akan berat,” ujarnya.
Menurutnya, semua partai akan realistis dalam menjatuhkan rekomendasi kepada calon yang secara finansial mumpuni.
“Saya rasa semua partai politik ketika memberikan rekomendasi juga realistis. Partai politik tidak mungkin memberikan rekomendasi kepada bakal calon yang kira-kira secara finansial tidak bisa mengongkosi biaya politiknya. Jadi kalau bicara Mas Agus, ya tinggal itu pertanyaannya, kemauan oke, sekarang modal politik secara finansial, ada nggak? Kalau ada kemungkinan dapat rekom,” tambahnya.
Ia pun menyebut, modal politik untuk Pilkada Pati tidaklah sedikit. Minimal butuh Rp 50 Miliar.
“Biaya politik untuk Pilkada Pati tidak sedikit, perkiraan ya sekitar Rp 50 miliar ke atas lah. Kalau tidak punya modal sekitar itu, ya saya kira untuk dapat rekom aja kemungkinannya kecil sekali,” jujurnya.
Mengenai kemampuan, ia menyebut bahwa itu bukan faktor utama yang mendorong seorang pemilih untuk memberikan suara. Ia menilai masyarakat Pati sangat pragmatis. Karena itu, masyarakat tak melihat seberapa kompeten calon yang dipilih. Melainkan, seberapa besar modal yang bisa dikeluarkan calon untuk membiayai kegiatan politiknya.
“Kemampuan menjadi seorang bupati atau wakil bupati di Pati itu sebenarnya tidak menjadi modal awal. Artinya apa? Kalau kemudian sekalipun mereka dianggap biasa-biasa saja kemampuannya, tapi kalau mereka sudah menjabat itu ‘kan bisa belajar dari stafnya. Jadi nggak masalah, yang penting mau belajar,” terang pria yang akrab disapa Pram itu. (Nailin RA – Lingkar)