JAKARTA, Lingkar.news – Pengacara Zico Leonard Djagardo Simanjuntak mencurigai 2 orang Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Republik Indonesia terkait kasus dugaan perubahan substansi putusan perkara nomor 103/PUU-XX/2022 tentang uji materi UU MK mengenai pencopotan Hakim Aswanto.
“Saya sampaikan kepada Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) saya mencurigai 2 nama hakim,” kata Pengacara Zico Leonard Djagardo Simanjuntak di Jakarta, belum lama ini.
Saat ditanya siapa 2 hakim MK yang dicurigai Zico, ia enggan menjawab. Meskipun hanya mencurigai 2 nama hakim ia tetap melaporkan sembilan hakim MK karena harus tetap diperiksa oleh kepolisian.
Kepada wartawan, ia menjelaskan alasan kecurigaan kepada 2 hakim MK tersebut. Pertama, jika dirunut dari kronologi kejadian peristiwa, itu terjadi dalam waktu yang begitu cepat atau sekitar 49 menit.
“Dengan kronologis waktu yang sangat cepat ini harus ada koordinasi, ada mastermind,” jelas dia.
Artinya, sambung Zico, ada pelaku yang melakukan dan ada yang bertindak sebagai mastermind. Atas dasar itu, 2 nama yang dicurigai telah disampaikan kepada MKMK dengan tetap melaporkannya ke polisi.
Ketika ditanya lebih jauh alasan kecurigaan Zico kepada 2 hakim konstitusi tersebut, ia mengatakan keduanya dinilai paling memungkinkan melakukan perbuatan atau tindakan mengubah substansi putusan perkara nomor 103/PUU-XX/2022 tentang uji materi UU MK mengenai pencopotan Hakim Aswanto.
“Mereka yang paling memiliki waktu dan akses dibandingkan hakim-hakim lain untuk melakukan perubahan,” ucap dia.
Lebih detail, ia menjelaskan akses yang dimaksud ialah merujuk kepada hakim konstitusi yang dicurigai tersebut kenal dengan pegawai jika dibandingkan hakim-hakim lainnya.
“Dia adalah orang yang pasti dekat dengan pegawai, sehingga dia bisa dengan waktu cepat melakukan itu memerintahkan pegawai,” jelas dia.
Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) mengatakan kasus dugaan perubahan substansi putusan perkara Nomor 103/PUU-XX/2022 tentang uji materi Undang-Undang MK mengenai pencopotan Hakim Aswanto merupakan masalah serius apabila terbukti.
“Kalau benar seperti yang diduga, itu masalah serius, tapi kita mesti memeriksa,” kata Ketua MKMK Dr. I Dewa Gede Palguna di Jakarta, pada Kamis, 9 Februari 2023.
Dugaan perubahan substansi yang dimaksud Dr. Palguna tersebut ialah diubahnya frasa “dengan demikian” menjadi “ke depannya” dalam putusan perkara Nomor 103/PUU-XX/2022 terkait uji materi UU MK mengenai pencopotan Hakim Aswanto.
“Ya seriuslah, karena kan itu beda sekali kan,” kata eks Hakim Mahkamah Konstitusi tersebut.
Pada kesempatan itu, hakim yang kerap disapa Palguna itu mengatakan bila mengacu pada undang-undang, putusan MK yang mempunyai kekuatan hukum mengikat ialah sejak selesai diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.
Kemudian, jika merujuk pada Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK), maka sanksi atas kasus dugaan perubahan substansi putusan tersebut paling tinggi ialah pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH).
“Sanksi yang disebutkan dalam PMK itu ialah teguran lisan, teguran tertulis kemudian pemberhentian tidak dengan hormat,” ujarnya.
Sementara, Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Republik Indonesia Anwar Usman mengatakan tidak bisa berkomentar lebih jauh terkait sembilan hakim termasuk dirinya yang dilaporkan ke kepolisian.
“Saya tidak bisa berkomentar lebih jauh yang terkait substansi,” kata Ketua MK Anwar Usman usai pelantikan anggota Majelis Kehormatan MK di Jakarta, belum lama ini.
Akan tetapi, sambung dia, setiap warga negara memiliki atau mempunyai hak, salah satunya apabila melaporkan hakim termasuk dalam hal ini sembilan hakim MK ke pihak yang berwajib.
Ketua MK ke-6 tersebut mempersilakan semua pihak, terutama media massa untuk terus mengikuti perkara yang dilaporkan advokat Zico Leonard Djagardo Simanjuntak. (Lingkar Network | Koran Lingkar)
