JAKARTA, Lingkar.news – Ketua Komisi I DPR RI, Meutya Hafid, menilai Pemerintah perlu mengoptimalkan pendekatan sosial budaya dalam mengatasi aksi-aksi Organisasi Papua Merdeka (OPM) yang semakin anarki.
“Pemerintah perlu membuka kembali dialog-dialog dengan kelompok OPM untuk mencari solusi damai. Negosiasi yang inklusif dan transparan dapat membantu mengurangi ketegangan,” kata Meutya dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Jumat, 19 Juli 2024.
Meutya berpendapat investasi dalam pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan kesejahteraan masyarakat dapat membantu mengurangi ketidakstabilan keamanan di Papua akibat konflik OPM.
Kekejian OPM Kembali Telan Korban, TNI-Polri Diharapkan Respon Serius Situasi di Papua
Terkait hal tersebut, dia menyebut Komisi I DPR mengapresiasi pembangunan yang telah dilakukan Pemerintah di Papua secara cepat, pesat, dan signifikan dalam kurun waktu 10 tahun terakhir.
“Langkah pembangunan seperti itu perlu dilanjutkan untuk keberpihakan terhadap masyarakat Papua,” ucapnya.
Pihaknya juga meminta agar pemerintah fokus dalam penyelesaian konflik dan pemulihan stabilitas di Papua.
“Kami prihatin dengan gencar-nya aksi OPM yang belakangan ini semakin sering dilakukan. Kami meminta pemerintah segera mengambil langkah konkret dan fokus pada penyelesaian konflik serta stabilitas keamanan di Papua,” tuturnya.
Selain itu, dia meminta aparat TNI-Polri mampu mengatasi gangguan keamanan yang terjadi di Papua sebab keamanan masyarakat setempat merupakan prioritas utama.
“Kami ingin memastikan kehadiran aparat keamanan untuk melindungi warga sipil agar mengatasi ancaman keamanan. Penguatan keberadaan TNI dan Polri di wilayah tersebut sangat penting,” ujarnya.
Tangani OPM, Kemhan Ajukan Anggaran Tambahan Khusus untuk Beli Alutsista
Meutya juga mengecam aksi OPM yang membakar gedung sekolah. Dia mengingatkan bahwa hak pendidikan anak-anak Papua untuk mendapat pendidikan yang layak harus diutamakan.
Untuk itu, dia meminta pemerintah dan aparat memastikan keamanan bagi anak-anak di Papua saat mengenyam pendidikan di sekolah.
“Kami berharap Pemerintah dapat menjamin agar anak-anak di Papua dapat memperoleh pendidikan dengan aman dan nyaman tanpa adanya intimidasi dan gangguan,” harap Meutya.
Sebelumnya pada Selasa, 16 Juli 2024, Satgas Yonif RK 753/AVR menembak mati tiga anggota Organisasi Papua Merdeka (OPM) kelompok Teranus Enumbi di kawasan kampung Karubate, Distrik Muara, Kabupaten Puncak Jaya, Papua.
Penindakan aparat TNI ini memicu provokasi yang menghasut masyarakat sehingga terjadi anarkis berupa pengrusakan fasilitas umum dan pembakaran mobil aparat TNI-Polri.
Kapolres Puncak Jaya Ajun Komisaris Besar Polisi Kuswara mengatakan akibat kerusuhan itu sebanyak empat orang mengalami luka-luka dan seorang warga meninggal dunia, yaitu Abdulah Jaelani (30) yang terluka akibat benda tajam. (Lingkar Network | Anta – Lingkar.news)
