JAKARTA, Lingkar.news – Pemerintah memastikan bisa menjaga pasokan bahan bakar minyak (BBM) subsidi agar bisa disalurkan tepat sasaran. Hal ini guna mencegah melambungnya anggaran subsidi energi.
“Selama ini kita selalu menjamin adanya BBM, cuma BBM ini kan harus tepat, tepat sasaran. Memang maksudnya subsidi ini untuk bisa memberikan energi khususnya BBM ini kepada masyarakat yang daya belinya rendah,” kata Menteri ESDM Arifin Tasrif ditemui di sela Forum Kapasitas Nasional (Kapnas) II 2022 di Jakarta, pada Rabu 27 Juli 2022.
Penyaluran BBM yang tepat sasaran sendiri dilakukan dengan membatasi pembelian solar dan Pertalite. Selain menjaga pasokan dengan pembatasan pembelian, pemerintah juga akan menerapkan aturan dalam revisi Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak yang akan terbit Agustus mendatang. Revisi Perpres juga mencakup soal petunjuk teknis pembelian Pertalite.
Arifin menuturkan Kementerian ESDM telah menyusun beberapa skenario mulai dari level normal hingga terburuk (worst case scenario) jika harga minyak mentah dunia terus melonjak hingga 200 dolar AS per barel.
Pemerintah mencatat subsidi energi membengkak menjadi sebesar Rp 502 triliun dengan asumsi harga ICP 100 dolar AS per barel, dari sebelumnya hanya 63 dolar AS per barel dalam APBN 2022.
“Proyeksi saat ini kan 100 dolar AS per barel. Kita sudah siapkan strategi jika memang sampai worst case harga minyak capai 200 dolar AS per barel. Kalau sampai 200 dolar AS per barel, maka (subsidi) Rp 200 sekian triliun itu kalikan saja. Nah ini yang harus diantisipasi. Untuk itu kita harus tepat sasaran,” ujar Arifin.
Sebelumnya, penyaluran subsidi bahan bakar minyak (BBM) secara tepat sasaran dinilai menjadi solusi yang efektif untuk menekan beban keuangan negara akibat kenaikan harga minyak mentah yang membuat harga BBM maupun LPG di pasaran juga ikut naik. (Lingkar Network | Lingkar.news)
