TANGERANG, Lingkar.news – Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Kabupaten Tangerang, Banten menggeruduk Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat untuk menyampaikan beberapa poin tuntutan.
Pantauan di lapangan, Jumat, massa dari kelompok mahasiswa tersebut mulai aksinya dengan melakukan long march untuk menuju lokasi aksi di depan Gedung DPRD di Puspemkab Tangerang.
Sesampainya di lokasi anggota dari Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia itu melakukan pembakaran ban sebagai ekspresi penyampaian tuntutannya tersebut.
Aksi saling dorong sempat mewarnai jalannya demo saat mahasiswa mencoba menerobos masuk ke depan gedung DPRD Tangerang. Massa ingin menyampaikan secara langsung kepada para dewan terkait permasalahan nasional yang saat ini tengah menjadi senter banyak pihak, yakni putusan Mahkamah Konstitusi (MK).
“RUU untuk menganulir putusan MK itu dibatalkan, tapi bukan berarti kami diam, kami akan terus mengawal sampai benar-benar dibatalkan, karena lagi dan lagi DPR selalu berulah. Di sini kami ingin menyampaikan aspirasi kepada anggota dewan yang baru dilantik untuk ikut berperan,” ungkap Koordinator sekaligus Ketua GMNI Kabupaten Tangerang, Endang Kurnia.
Selain itu, massa aksi juga menyampaikan beberapa dalam beberapa tuntutan kepada DPRD setempat terkait isu daerah.
Di antaranya, mahasiswa mendesak DPRD untuk turun langsung ke setiap daerah di Kabupaten Tangerang yang memiliki permasalahan sampah dan pencemaran lingkungan lainnya, serta memberikan rekomendasi penanganan atas permasalahan tersebut kepada publik dan pihak terkait.
“Berdasarkan kondisi tersebut, kami mencermati adanya penyakit ketidakpedulian di dalam tubuh Pemerintah Kabupaten Tangerang, karena tidak serius dalam menjalankan beberapa aturan serta penanganan dan inisiatif terhadap berbagai permasalahan yang ada di masyarakat,” katanya.
Ia mengungkapkan selain meminta DPRD untuk turun langsung mengawasi, massa GMNI juga meminta anggota legislatif untuk menemui para petani Kabupaten Tangerang yang tidak mendapatkan fasilitas pengairan atau ragam permasalahan lainnya untuk berdialog dan mendengarkan keluh-kesahnya secara langsung.
“Kami mendesak untuk memberikan rekomendasi kepada instansi terkait agar melakukan tindakan terhadap irigasi di Kabupaten Tangerang yang tidak berfungsi baik karena force majeur, kebutuhan normalisasi, bahkan dengan kesengajaan ditutup oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab,” ujarnya.
DPRD juga diminta agar bersama instansi terkait untuk memaparkan database jumlah pengangguran di Kabupaten Tangerang dari Tahun 2019 sampai 2024, dan mempresentasikan solusi untuk menekan jumlah tersebut serta memberikan rentang waktu untuk merealisasikannya.
“Kami meminta untuk menyelesaikan persoalan sarana dan prasarana, merealisasikan pemerataan pendidikan, menindaklanjuti temuan dalam penyelenggaraan penerimaan peserta didik baru (PPDB),” ujarnya.
Ia menambahkan pihaknya ingin memastikan agar DPRD menyiapkan ketersediaan informasi publik sebagai salah satu sarana pendukung untuk pembangunan sumber daya manusia dan kebutuhan hak asasi secara berkelanjutan.
Selama aksi mahasiswa, pihak kepolisian setempat menerjunkan puluhan personel untuk mengamankan jalannya aksi tersebut dengan menutup pintu gerbang menuju gedung DPRD Kabupaten Tangerang. (Lingkar Network | Anta – Lingkar.news)
